Page 947 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

2022, No.508
-37-

(3) Penilaian kinerja Pengawas Perikanan dilakukan secara

objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
meliputi:

a. SKP; dan

b. perilaku kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

(1) Pengawas Perikanan wajib menyusun SKP setiap awal
tahun.

(2) SKP merupakan target kinerja Pengawas Perikanan
berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang

bersangkutan.

(3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari
uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari

penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 23

(1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka

Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas

tambahan.
(2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diuraikan dalam bentuk kegiatan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

www.peraturan.go.id