Page 987 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 987
2022, No.509 -4-
5. Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Perikanan adalah
jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung
jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pelayanan
teknis dan operasional pengawasan perikanan.
6. Pejabat Fungsional Asisten Pengawas Perikanan yang
selanjutnya disebut Asisten Pengawas Perikanan adalah
Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab,
dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang
Berwenang untuk melaksanakan pelayanan teknis dan
operasional pengawasan perikanan.
7. Pengawasan Perikanan adalah kegiatan yang ditujukan
untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perikanan.
8. Pelayanan teknis dan operasional pengawasan perikanan
adalah kegiatan yang mendukung semua upaya
pengawasan perikanan dalam rangka menjamin
terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perikanan.
9. Kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengawasan
Perikanan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan
pelayanan teknis Pengawasan Perikanan, pelayanan
teknis pemantauan kapal perikanan, pelaksanaan teknis
pengoperasian armada pengawasan perikanan,
pelaksanaan teknis pengawasan kepatuhan pelaku usaha
di bidang perikanan, tindak lanjut hasil pelayanan teknis
pengawasan perikanan, evaluasi dan pelaporan
pelayanan teknis pengawasan perikanan.
10. Tindak Pidana Perikanan adalah setiap perbuatan yang
diancam hukuman sebagai tindak pidana atau
pelanggaran hukum yang terdapat di dalam Undang-
Undang Republik Indonesia yang membidangi perikanan.
11. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP
adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh
seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan
dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang

