Page 3 - 1. Modul Bab 9_Neat
P. 3
Perang Kemerdekaan pun terjadi di mana-mana bahkan hampir di seluruh
wilayah Indonesia.
B. Usaha-usaha Belanda untuk Menghancurkan RI
Pada pertengahan September 1945 rombongan pertama pasukan Sekutu
mulai mendarat. Mereka merupakan bagian dari South East Asia Command
(SEAC) di bawah pimpinan Laksamana Mountbatten. Untuk Indonesia SEAC
membentuk Allieu Force Netherlands East Indies (AFNEI) yang terdiri atas
pasukan Inggris yang mendarat di Jawa dan Sumatera serta pasukan Australia
yang mendarat di luar Jawa dan Sumatra. Pasukan ini bertugas melucuti dan
memulangkan tentara Jepang serta membebaskan tawanan perang.
Pemerintah RI menerima kedatangan pasukan tersebut dengan tujuan untuk
mendapatkan pengakuan pihak Sekutu terhadap RI. Pada tanggal 1 Oktober
1945, Letnan Jenderal Christison menyatakan bahwa pihaknya mengakui (de
fakto) pemerintahan Republik Indonesia. Semenjak itu pasukan- pasukan Inggris
mulai memasuki kota-kota penting di Jawa dan Sumatera. Namun kemudian timbul
ketegangan-ketegangan baru antara pasukan Inggris dan pasukan RI yang
kemudian berkembang menjadi pertempuran- pertempuran. Apalagi setelah
diketahui bahwa kedatangan tentara Inggris itu diboncengi oleh NICA. Sehingga
pasukan-pasukan RI tidak hanya menghadapi Jepang tetapi juga Inggris dan NICA
(Belanda).
Keadaan ini sudah diduga oleh para pemimpin Indonesia. Itulah sebabnya
pemerintah RI pada tanggal 5 Oktober memutuskan untuk membentuk suatu
tentara dengan nama Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Selain itu pemerintah
mengeluarkan maklumat bahwa RI akan menanggung semua hutang-hutang
Nederland Indies. Dengan maklumat ini pemerintah ingin menunjukkan pada dunia
luar bahwa RI bukanlah negara yang masih tunduk pada Jepang, tetapi RI
mengakui tata cara negara-negara demokrasi barat. Sebagai realisasi dari
maklumat ini maka didirikan sejumlah partai dan dibentuk satu kabinet yang
dipimpin oleh Perdana Menteri Syahrir. Tugas kabinet ini adalah menjalankan
perundingan-perundingan dengan pihak Belanda, yang melahirkan perundingan
di Linggarjati pada tahun 1946.
Sebelum perundingan disepakati, Kabinet Syahrir dibubarkan karena
mendapat kritikan dari kelompok oposisi yaitu Tan Malaka. Namun Presiden
menunjuk Syahrir untuk kembali memimpin kabinet. Dalam perundingan Kabinet
Syahrir II mengusulkan bahwa pada dasarnya RI adalah negara yang berdaulat
penuh atas bekas wilayah Nederland Indie. Karena itu Belanda harus menarik
mundur tentaranya dari Indonesia. Mengenai modal asing pemerintah Republik
Indonesia tetap akan menjamin. Selanjutnya Luitnan Gubernur Jenderal Hindia
Belanda Van Mook mengajukan usul suatu pengakuan atas
2
