Page 130 - Pameran Arsip Virtual: Sejarah 20 Tahun Jejak Langkah Mahkamah Konstitusi

MK menyatakan Pasal 51 ayat 1a UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No
2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai verifikasi partai politik yang dibentuk setelah UU ini
harus dilakukan paling lambat dua setengah tahun sebelum hari pemungutan
suara untuk mengikuti pemilu pertama kali setelah parpol yang bersangkutan
didirikan dan berbadan hukum pada 4 Agustus 2011
(Sumber: Mahkamah Konstitusi)

MK menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat 3 dan
ayat 4 serta Pasal 184 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang KUHAP bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan putusan MK saksi
yang meringankan wajib diperiksa pada 8 Agustus 2011
(Sumber: Mahkamah Konstitusi)

123
mkri.id