Page 2 - Pameran Arsip Virtual: 20 Tahun Mahkamah Konstitusi
P. 2
PENDAHULUAN
Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi sudah muncul ketika para pendiri
negara (the founding fathers) yang bergabung dalam Badan Penyelidik Usaha-
Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 bersidang untuk
merumuskan Undang-Undang Dasar Negara yang akan dibentuk. Saat itu
Muhammad Yamin mengusulkan agar Mahkamah Agung dilengkapi dengan
wewenang untuk membanding undang-undang. Memang usul tersebut tidak
langsung berkaitan dengan pembentukan Mahkamah Konstitusi, tetapi kewenangan
membanding undang-undang merupakan salah satu kewenangan yang diberikan
Mahkamah Konstitusi. Namun usulan tersebut tidak berlanjut karena disanggah oleh
Supomo. Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi muncul kembali bersamaan
dengan proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimulai tahun 1999.
Pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi sebuah kenyataan, ketika
diadopsinya ide Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi) dalam amandemen
konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2001,
sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal
7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9
November 2001. Ide yang didapatkan untuk membentuk Mahkamah Konstitusi ini
menjadi salah satu bagian dari perkembangan tentang pemikiran hukum pada abad
ke 20.
Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam rangka menunggu
pembentukan Mahkamah Konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan
Mahkamah Agung menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk sementara
sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan
Keempat. Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan
Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan
mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 yang dimuat Lembaran
Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316. Dua hari kemudian,
pada tanggal 15 Agustus Tahun 2003, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden
No. 147/M Tahun 2003, mengangkat 9 Hakim Konstitusi. Satu hari setelahnya pada
tanggal 16 Agustus 2003, dilaksanakan pembacaan sumpah jabatan oleh para
Hakim Konstitusi yang dilakukan di Istana Negara. Dengan adanya Hakim Konstitusi
dan Keputusan Presiden yang keluar pada tanggal 15 Agustus 2003, maka mulai
saat itu Mahkamah Konstitusi telah terbentuk sebagai sebuah lembaga negara.