Page 7 - E-Buletin Bapas Maret

MARET, 2022 VOL. 1

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Selain itu, melalui sambutan yang diwakilkan
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh kepada Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya
(Meurah Budiman), Kadiv Pemasyarakatan Kanwil (Koordinator Litmas dan Pendampingan) pada
Kemekumham Aceh (Heri Azhari) dan Kadiv Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan
Administrasi Kemenkumham Aceh (Rakhmat Pengentasan Anak (Dharmalingganawati), Dirjen
Renaldy). Bimkemas dan PA menyampaikan bahwa

Penerapan keadilan restorative di institusi
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi SKB Pemasyarakatan, sebenarnya bukanlah hal yang
Implementasi Keadilan Restoratif Bagi Pelaku baru. Kita memiliki sucsess story penerapan
Dewasa di Banda Aceh diselenggarakan dalam keadilan restorative melalui Undangan-undang
rangka penerapan Keadilan Restoratif Bagi Pelaku No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Dewasa di Banda Aceh. Dimana, Aceh adalah salah Anak. Dengan adanya undang-undang ini, terbukti
satu dari sepuluh kota/kabupaten yang menjadi telah berhasil mengakselerasi penerapan

Piloting Project Keadilan Restoratif Bagi Pelaku penyelesaian perkara pidana dengan putusan non
Dewasa. pemenjaraan melalui diversi dan alternatif
pemidanaan dengan mengembalikan pelaku tindak
Sehingga, diperlukan adanya kesepakatan
pidana anak ke orang tuanya, masyarakat,
bersama antara Ditjen Pemasyarakatan dalam hal
Lembaga pelatihan, Lembaga kesejahteraan sosial,
ini Bapas Banda Aceh dan APH yang berada di
dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Data
Banda Aceh. Dimana, keterlibatan PK Bapas
menunjukan telah terjadi penurunan putusan
sangat penting bagi keputusan hakim. Hal
pidana penjara dari semula 75% pada tahun 2012
tersebut, tercantum dalam RKUHP Pasal 76 ayat 5
menjadi hanya 25% pada akhir tahun 2020.
dan 6, bahwa Jaksa berdasarkan pertimbangan PK
mengusulkan kepada hakim agar terpidana
Pada dasarnya, APH di Aceh sudah mulai
menjalani pidana penjara atau memperpanjang
menjalankan RJ dengan peraturan yang telah
masa pengawasan (dalam hal terpidana melanggar
ditetapkan masing-masing APH antara lain
syarat khusus pidana pengawasan atau
melalui Perja 15 Tahun 2020 tentang penghentian
sebaliknya) serta RKUHP Pasal 80, bahwa dalam
penuntutan berdasarkan keadilan restoratif,
menjatuhkan pidana denda, hakim wajib
Perpol No.8 Tahun 2021 Tentang penanganan
mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan
tindak pidana berdasarkan RJ dan Yurispudensi
memperhatikan penghasilan dan pengeluaran
putusan MA No.1600K/Pid/2009 Tanggal 24
terdakwa secara nyata. Secara implisit
November 2009. Sehingga dalam hal ini, seluruh
kemampuan terdakwa dinilai berdasarkan
APH menyetujui adanya SKB Implementasi
Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari PK.
Keadilan Restoratif Bagi Pelaku Dewasa di Banda
Kepala Kanwil Kemenkumhan Aceh (Meurah Aceh.

Budiman) dalam sambutan sekaligus pembukaan
dalam kegiatan tersebut mengharapkan agar semua DENGAN KISAH SUKSES UU SPPA, DAN
Aparat Penegak Hukum (APH) memiliki komitmen MELALUI DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS
BAPPENAS DALAM RPJMN 2020-2024,
yang sama, bersinergi bersama, mewujudkan DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
penerapkan Restorative Justice bagi pelaku dewasa SEMAKIN YAKIN MELAKUKAN LANGKAH-
dengan baik. LANGKAH KONKRIT PENERAPAN KEADILAN
RESTORATIVE, TIDAK HANYA BAGI PELAKU
ANAK NAMUN JUGA BAGI PELAKU DEWASA

bapas_bandaaceh Balai Pemasyarakatan Banda Aceh bapasbna.com bps.aceh@kemenkumham.go.id