Page 19 - E-Modul Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah Kelas XI

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pada akuntansi pemerintah

juga tidak membuat laporan laba/rugi. Misalnya, seperti sekolah negeri,
rumah sakit daerah, dan yayasan milik pemerintah yang didirikan oleh

pemerintah tidak bertujuan untuk mendapatkan laba.

b. Kepemilikan Pemerintah Bersifat Kolektif
Kepemilikan seperti jenis modal yang dimiliki pemerintah tidak bisa

dialihkan kepada siapapun.

c. Kontribusi Keuangan Tidak Terkait secara Langsung dengan Pelayanan

(Jasa) Pemerintah

Masyarakat ekonomi kalangan atas yang berkontribusi terhadap
pendapatan pemerintah dengan membayar tarif pajak besar belum tentu

menikmati pelayanan jasa dari pemerintah. Artinya, pendapatan pemerintah
dari pajak dialokasikan untuk subsidi yang pada umumnya akan dinikmati

oleh masyarakat ekonomi kalangan bawah.

d. Keputusan Kebijakan dan Operasional Dibuat oleh Lembaga

Perwakilan di Negara-Negara Demokrasi
Anggota lembaga perwakilan (MPR, DPR, dan DPRD) di beberapa

negara demokrasi, termasuk Indonesia memiliki latar belakang dari partai
politik atau bukan dan beragam latar belakang pendidikan, namun dalam

akuntansi pemerintahan mereka dituntut untuk dapat memutuskan berbagai
persoalan yang terkadang tidak sesuai dengan keahliannya.

e. Keputusan atau Kebijakan Wajib Dibuat Secara Terbuka
Pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pada akuntansi

pemerintah daerah harus bersifat terbuka yang berarti siapapun bisa melihat

dan memeriksa keuangan pemerintah. “Mengapa hal tersebut perlu ?“ Hal
tersebut diperlukan, karena untuk menghindari tindakan KKN atau Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat.

MODUL PRAKTIKUM AKUNTANSI LEMBAGA/ INSTANSI PEMERINTAH KELAS XI 7