Page 22 - E-Modul Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah Kelas XI

Dasar hukum pada sistem akuntansi pemerintah daerah diantaranya adalah:
a. UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

b. UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara.
c. UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara.

d. PP No 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.
e. PP No 65 tahun 2010 tentag Perubahan atas Peraturan.

f. PP No 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

g. PP No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuanga Daerah.
h. PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

i. Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.

j. Permendagri No 64 tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Berbasis
Akrual.

k. Permenkeu No 238 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi

Pemerintahan.

5. Jenis Transaksi dalam Akuntansi Pemerintah Daerah

Akuntansi pemerintah daerah memiliki jenis transaksi diantaranya adalah :

Tabel 1.2 Jenis Transaksi Pemerintah Daerah

No Jenis Pengertian
1 Pendapatan  Penerimaan sejumlah uang melalui rekening kas

daerah umum daerah yang akan menambah ekuitas dana.
Pendapatan daerah menjadi hak pemerintah daerah

yang diperoleh dalam satu tahun anggaran.

 Jenisnya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Perimbangan, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah.

2 Belanja  Pengeluaran sejumlah uang dari rekening kas umum
daerah daerah yang akan mengurangi ekuitas dana.

10 MODUL PRAKTIKUM AKUNTANSI LEMBAGA/ INSTANSI PEMERINTAH KELAS XI