Page 120 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 106 -

meeting) antara Kementerian Keuangan,
Kementerian/Lembaga terkait, dan
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional; dan
4. proses Pergeseran Anggaran dapat dilakukan
tanpa adanya perubahan daftar prioritas
kegiatan/proyek SBSN.
(8) Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual dalam rangka
perbaikan cacat mutu dan/atau penanganan situasi
darurat (force majeure) sebagaimana dimaksud dalam
pada ayat (1) huruf f dapat dilaksanakan melalui Revisi
Anggaran dengan ketentuan:
a. pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual dapat
digunakan untuk kegiatan/proyek jenis kontrak
tahun jamak atau kegiatan/proyek kontrak tahun
tunggal yang sedang dilaksanakan pada tahun
anggaran berkenaan;
b. kegiatan/proyek memerlukan perbaikan mutu
yang disebabkan karena situasi darurat (force
majeure) antara lain:
1. adanya kerusakan dan/atau penurunan
mutu/kualitas konstruksi antara lain akibat
dari gempa bumi, tanah longsor, dan banjir;
dan/atau
2. adanya situasi darurat (force majeure) yang
memerlukan penanganan lebih lanjut agar
tidak berdampak pada proses konstruksi
dan/atau pencapaian target RO;
c. pergeseran anggaran dilakukan dengan terlebih
dahulu adanya proses audit oleh Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan
disertai surat pernyataan tanggung jawab mutlak
dari KPA;
d. dalam hal kegiatan/proyek kontrak tahun jamak
mengalami kenaikan nilai izin kontrak tahun
jamak maka perlu disertai dengan usulan
penambahan nilai izin kontrak tahun jamak;
e. pemanfaatan dapat dilakukan untuk
kegiatan/proyek bersangkutan atau pada
kegiatan/proyek lain; dan/atau
f. tidak perlu dilakukan perubahan daftar prioritas
kegiatan/proyek SBSN tahun anggaran berkenaan
dalam hal nilai alokasi kegiatan/proyek tidak
melampaui nilai daftar prioritas kegiatan/proyek
SBSN kegiatan/proyek bersangkutan.
(9) Pergeseran Anggaran dalam rangka pemanfaatan Sisa
Anggaran Kontraktual untuk kegiatan/proyek SBSN
dalam rangka percepatan pembiayaan, percepatan
pelaksanaan kegiatan/proyek kontrak tahun jamak,
penyesuaian harga atau eskalasi khusus yang
disebabkan perubahan kebijakan perpajakan atau
kenaikan harga bahan bakar minyak, dan perbaikan
cacat mutu dan/atau penanganan situasi darurat (force
majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai
dengan ayat (8) dilakukan dengan ketentuan: