Page 115 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 101 -

a. merupakan percepatan dari kegiatan/proyek
SBSN kontrak tahun jamak tahun anggaran
berikutnya ke tahun anggaran berkenaan;
b. alokasi anggarannya bersumber dari sisa dana
kegiatan/proyek SBSN kontrak tahun tunggal
atau kontrak jamak tahun anggaran terakhir
Kementerian/Lembaga bersangkutan;
c. tidak berlaku untuk kegiatan/proyek SBSN
kontrak tahun jamak periode tahun terakhir pada
tahun anggaran berkenaan;
d. pemanfaatan sisa dana SBSN pada
Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dapat
dilakukan antar unit eselon I dalam 1 (satu)
Kementerian/Lembaga;
e. tidak menyebabkan penambahan alokasi SBSN
pada Kementerian/Lembaga bersangkutan pada
tahun anggaran berkenaan dan tahun anggaran
berikutnya;
f. tidak menyebabkan penambahan jumlah
penerbitan SBSN pada tahun anggaran berkenaan
dan tahun anggaran berikutnya;
g. tidak berlaku untuk kegiatan/proyek yang belum
tertuang dalam daftar prioritas kegiatan/proyek
SBSN atau belum mendapatkan alokasi anggaran
SBSN pada tahun anggaran berkenaan;
h. Revisi Anggaran dilakukan dengan terlebih dahulu
melalui pembahasan bersama 3 (tiga) pihak
(trilateral meeting) antara Kementerian/Lembaga,
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan
Nasional dan Kementerian Keuangan; dan
i. merupakan pergeseran anggaran dari RO/KRO
kegiatan/proyek ke RO/KRO kegiatan/proyek
lainnya.
(6) Pergeseran anggaran dari RO/KRO kegiatan/proyek ke
RO/KRO kegiatan/proyek lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf i dilakukan dalam hal
sisa dana SBSN pada Kementerian/Lembaga yang
bersangkutan akan digunakan untuk percepatan
pelaksanaan kegiatan/proyek kontrak tahun jamak
yang belum atau telah dialokasikan pada tahun
anggaran berkenaan dan/atau untuk percepatan
pelaksanaan kegiatan/proyek yang semula
direncanakan akan dilaksanakan dengan jenis kontrak
tahun tunggal pada tahun anggaran berikutnya, maka:
a. kegiatan/proyek yang dipercepat harus sudah
masuk dalam daftar prioritas kegiatan/proyek
SBSN tahun berikutnya; dan
b. terlebih dahulu dilakukan perubahan daftar
prioritas kegiatan/proyek SBSN dan/atau rincian
daftar prioritas kegiatan/proyek SBSN tahun
anggaran berkenaan.

Pasal 142
(1) Pergeseran anggaran dalam rangka pemanfaatan Sisa
Anggaran Kontraktual untuk kegiatan/proyek SBSN