Page 113 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 99 -

c. tidak berlaku untuk kegiatan/proyek SBSN
kontrak tahun jamak periode tahun terakhir baik
untuk meminjam maupun dipinjam pagunya;
d. tidak berlaku untuk kegiatan/proyek yang belum
mendapatkan alokasi anggaran SBSN sebelumnya;
e. tidak menyebabkan penambahan jumlah
penerbitan SBSN pada tahun anggaran berkenaan
dan tahun anggaran berikutnya;
f. telah disepakati dalam forum pembahasan antara
Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga
terkait, dan Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan
Pembangunan Nasional;
g. proses Revisi Anggaran dapat dilakukan tanpa
adanya perubahan daftar prioritas
kegiatan/proyek SBSN, dengan terlebih dahulu
dilakukan pembahasan bersama 3 (tiga) pihak
(trilateral meeting) Kementerian/Lembaga,
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan
Nasional dan Kementerian Keuangan;
h. merupakan pergeseran anggaran dari RO/KRO
kegiatan/proyek kontrak tahun jamak ke RO/KRO
kegiatan/proyek kontrak tahun jamak lainnya;
i. unit eselon I yang melakukan peminjaman pagu
wajib melakukan proses transaksi pengembalian
pagu pada tahun anggaran berikutnya; dan
j. pengembalian pagu sebagaimana dimaksud pada
huruf i dilakukan melalui mekanisme Revisi
Anggaran berupa pengembalian pagu anggaran
atas peminjaman pagu anggaran tahun anggaran
sebelumnya, dengan terlebih dahulu melalui
pembahasan bersama 3 (tiga) pihak (trilateral
meeting) Kementerian/Lembaga, Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan
Kementerian Keuangan, dan dapat dilakukan
tanpa adanya perubahan daftar prioritas
kegiatan/proyek SBSN.
(3) Pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi melalui
pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. merupakan percepatan dari kegiatan/proyek
SBSN kontrak tahun jamak tahun anggaran
berikutnya ke kegiatan/proyek SBSN kontrak
tahun jamak tahun anggaran berkenaan;
b. menggunakan dana Sisa Anggaran Kontraktual
kegiatan/proyek yang lain termasuk Sisa
Anggaran Kontraktual dari kegiatan/proyek SBSN
kontrak tahun jamak tahun anggaran terakhir
atau Sisa Anggaran Kontraktual tahun tunggal;
c. tidak menyebabkan penambahan jumlah
penerbitan SBSN pada tahun anggaran berkenaan
dan tahun anggaran berikutnya;