Page 111 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 97 -

a. pemenuhan alokasi kegiatan/proyek SBSN baru
pada tahun anggaran berkenaan dilakukan
melalui:
1. pemanfaatan sisa dana SBSN dan/atau Sisa
Anggaran Kontraktual SBSN tanpa
menambah total alokasi SBSN pada tahun
anggaran berkenaan; dan/atau
2. pemanfaatan alokasi anggaran
kegiatan/proyek tahun berkenaan yang
pelaksanaannya ditunda atau diperpanjang
ke tahun anggaran berikutnya;
b. kegiatan/proyek SBSN baru sebagaimana
dimaksud pada huruf a merupakan prioritas
kegiatan/proyek sesuai arahan Presiden atau hasil
keputusan sidang kabinet dan/atau ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
c. proses Revisi Anggaran dilakukan dengan
ketentuan hanya dapat dilakukan dalam 1 (satu)
Program dalam Kementerian/Lembaga
bersangkutan dan terlebih dahulu dilakukan
perubahan daftar prioritas kegiatan/proyek SBSN.

Pasal 139
(1) Perubahan anggaran dalam rangka lanjutan
pelaksanaan kegiatan/proyek SBSN tahun anggaran
sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138
ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. dilampiri dokumen berita acara rekonsiliasi pagu
dana lanjutan dari kegiatan/proyek tahun
anggaran sebelumnya yang merupakan hasil
rekonsiliasi antara Direktorat Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Direktorat
Jenderal Perbendaharaan, dan
Kementerian/Lembaga terkait;
b. pagu dana lanjutan yang tertuang dalam berita
acara rekonsiliasi merupakan batas tertinggi yang
dapat dialokasikan dalam dokumen anggaran; dan
c. proses Revisi Anggaran dilakukan tanpa disertai
perubahan daftar prioritas kegiatan/proyek SBSN
untuk tahun anggaran berkenaan.
(2) Khusus untuk kegiatan/proyek kontrak tahun jamak
yang pada tahun anggaran sebelumnya merupakan
tahun terakhir, proses perubahan anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah:
a. pembahasan bersama 3 (tiga) pihak (trilateral
meeting) Kementerian/Lembaga, Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan
Kementerian Keuangan; dan
b. perpanjangan izin kontrak tahun jamak
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan mengenai kontrak tahun jamak.