Page 107 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 93 -

dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko terkait perkembangan penyiapan
kegiatan/proyek dalam forum penelaahan.
(4) Realokasi RMP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
digunakan untuk:
a. memenuhi kebutuhan RMP kegiatan/proyek yang
bersumber dari PLN lain yang telah ditandatangani
perjanjian pinjamannya; dan/atau
b. kegiatan/proyek yang bersumber dari PLN lain
yang telah diterbitkan daftar kegiatannya oleh
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan mengenai tata cara
pengadaan pinjaman.
(5) Usulan Revisi Anggaran berupa realokasi RMP
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan
pernyataan tanggung jawab mutlak oleh pejabat eselon
I pengguna anggaran yang paling sedikit memuat:
a. daftar prioritas kegiatan/proyek PLN yang akan
dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga pada
tahun anggaran berjalan;
b. status Pengadaan Barang/Jasa dari
kegiatan/proyek dibiayai dengan PLN pada tahun
anggaran berjalan; dan
c. usulan pemanfaatan alokasi RMP untuk setiap
kegiatan/proyek PLN pada tahun anggaran
berjalan.
(6) Dalam hal terdapat alokasi RMP kegiatan/proyek PLN
untuk pembayaran uang muka kontrak yang tidak
terserap pada tahun anggaran sebelumnya, dapat
diajukan usulan Revisi Anggaran lanjutan RMP untuk
pembayaran uang muka kontrak kegiatan/proyek PLN
yang sama.
(7) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dapat dilakukan sepanjang diatur dalam Undang-
Undang mengenai APBN tahun anggaran berkenaan.
(8) Revisi Anggaran lanjutan RMP sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dapat dilakukan dalam hal perjanjian PLN
ditandatangani paling lambat tanggal 31 Desember
tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 133
Revisi Anggaran Belanja yang bersumber dari PLN dan/atau
PDN berupa pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 131 ayat (1) huruf b dilakukan:
a. sepanjang dalam 1 (satu) nomor register pinjaman yang
sama; dan
b. sesuai dengan naskah perjanjian pinjaman atau
dokumen yang dipersamakan.