Page 103 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 89 -

f. penggunaan penerimaan klaim asuransi barang
milik negara dalam rangka pengadaan barang
milik negara yang dipertanggungkan;
g. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari
perhitungan PNBP tahun anggaran sebelumnya
yang belum digunakan khusus untuk Otorita Ibu
Kota Nusantara;
h. penggunaan kelebihan realisasi penerimaan atas
target PNBP;
i. revisi pagu anggaran untuk
Kementerian/Lembaga atau Satker yang belum
memiliki target PNBP dalam DIPA di awal tahun
anggaran berkenaan;
j. Revisi Anggaran yang bersumber dari PNBP BLU,
termasuk penetapan status BLU suatu Satker
dan/atau penggunaan saldo kas untuk BLU
bersangkutan maupun untuk BLU lainnya;
dan/atau
k. pagu penggunaan dana PNBP belum dialokasikan
sampai dengan batas tertinggi persetujuan
penggunaan dana PNBP.
(4) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf k tetap mengacu pada batas tertinggi
persetujuan penggunaan dana PNBP.
(5) Perubahan anggaran belanja yang bersifat mengurangi
alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b yang dapat digunakan oleh BUN atau
Kementerian/Lembaga termasuk oleh Satker BLU
dilakukan sebagai akibat dari:
a. penurunan proyeksi PNBP yang mempengaruhi
pencapaian target PNBP yang tercantum dalam
APBN tahun anggaran berkenaan atau APBN
Perubahan tahun anggaran berkenaan sebagai
akibat dari adanya perubahan kebijakan
Pemerintah atau hal-hal yang terjadi di luar
kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan
sebelumnya, putusan pengadilan, atau alasan lain
yang dapat dipertanggungjawabkan;
b. penurunan besaran persetujuan penggunaan
PNBP oleh Menteri Keuangan;
c. adanya pencabutan status pengelolaan keuangan
BLU pada suatu Satker;
d. adanya persetujuan atas permohonan keringanan
PNBP yang diajukan oleh wajib bayar dalam
bentuk pengurangan atau pembebasan atas PNBP
terutang; dan/atau
e. adanya penurunan target PNBP yang dapat
digunakan dalam APBN Perubahan, termasuk
perubahan postur APBN, dari target PNBP yang
ditetapkan dalam APBN.
(6) Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari
PNBP diikuti dengan perubahan rincian dalam RKA-
K/L.
(7) Revisi Anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 125 huruf b pada Kementerian/Lembaga
atau BUN berupa perubahan target PNBP yang