Page 98 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 84 -

dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dan
Menteri/Pimpinan Lembaga pengusul.
(3) Berdasarkan pemberitahuan alokasi anggaran dan
permintaan penyampaian RKA Satker BUN
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 1
atau pada ayat (2) huruf h, KPA BUN menyampaikan
usulan RKA Satker BUN kepada Direktur Jenderal
Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN Belanja Lainnya
dengan tembusan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga
pengusul dengan melampirkan dokumen pendukung
berupa:
a. dasar hukum pengalokasian anggaran;
b. RKA Satker BUN ditandatangani oleh KPA BUN;
c. kerangka acuan kerja ditandatangani KPA BUN;
d. rincian anggaran belanja ditandatangani KPA
BUN;
e. LHR APIP K/L; dan
f. dokumen pendukung lainnya dalam hal
diperlukan.
(4) Berdasarkan usulan RKA Satker BUN sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Unit Pendukung PPA BUN
Belanja Lainnya melakukan penelitian, setelah
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah
diterima dengan lengkap dan benar.
(5) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), Direktur Jenderal Anggaran selaku
Pemimpin PPA BUN Belanja Lainnya:
a. mengajukan izin penggunaan anggaran sub BA
BUN Belanja Lainnya kepada Menteri Keuangan
dalam hal penyampaian RKA Satker BUN
berdasarkan pemberitahuan alokasi anggaran dan
permintaan penyampaian RKA Satker BUN
sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d angka 1;
atau
b. menyusun dan menyampaikan RKA-BUN kepada
Direktur Jenderal Anggaran dalam hal
penyampaian RKA Satker BUN berdasarkan
pemberitahuan alokasi anggaran dan permintaan
penyampaian RKA Satker BUN sebagaimana
dimaksud ayat (2) huruf h.
(6) Berdasarkan permohonan izin penggunaan anggaran
sub BA BUN Belanja Lainnya kepada Menteri Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Direktur
Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN
melakukan:
a. menyusun dan menyampaikan RKA-BUN kepada
Direktur Jenderal Anggaran dalam hal Menteri
Keuangan memberikan persetujuan atas
permohonan izin penggunaan anggaran sub BA
BUN Belanja Lainnya; atau
b. menyampaikan surat penolakan usulan tambahan
anggaran dimaksud kepada KPA BUN dengan
tembusan kepada Menteri Keuangan dan
Menteri/Pimpinan Lembaga pengusul, dalam hal
Menteri Keuangan tidak memberikan persetujuan