Page 97 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 83 -

2. kerangka acuan kerja ditandatangani KPA
BUN;
3. rincian anggaran belanja ditandatangani KPA
BUN;
4. LHR APIP K/L; dan
5. dokumen pendukung lainnya dalam hal
diperlukan;
b. berdasarkan usulan tambahan anggaran dan
dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dilakukan penelitian atas usulan tambahan
anggaran sub BA BUN Belanja Lainnya yang
dikoordinasikan oleh Unit Pendukung PPA BUN
Belanja Lainnya;
c. penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b,
dilakukan bersama-sama dengan pihak terkait,
setelah dokumen sebagaimana huruf a angka 1
sampai dengan angka 5 diterima dengan lengkap
dan benar;
d. berdasarkan hasil penelitian huruf c, Direktur
Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN
menyampaikan:
1. surat pemberitahuan alokasi anggaran
kepada KPA BUN dan permintaan
penyampaian RKA Satker BUN dalam hal
usulan tambahan anggaran disetujui; atau
2. surat penolakan kepada KPA BUN dalam hal
usulan tambahan anggaran tidak dapat
disetujui;
e. dalam hal berdasarkan hasil penelitian usulan
disetujui namun alokasi anggarannya
kurang/belum tersedia maka terlebih dahulu
dilakukan pergeseran dalam sub BA BUN Belanja
Lainnya;
f. dalam rangka pergeseran dalam sub BA BUN
Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud huruf e,
Direktur Jenderal Anggaran mengajukan izin
pergeseran dan penggunaan kepada Menteri
Keuangan;
g. berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan
sebagaimana dimaksud huruf f, Direktur Jenderal
Anggaran menetapkan revisi surat Menteri
Keuangan terkait alokasi anggaran sub BA BUN
Belanja Lainnya atas nama Menteri Keuangan;
h. berdasarkan revisi surat Menteri Keuangan
sebagaimana dimaksud pada huruf g, Direktur
Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN
menyampaikan pemberitahuan alokasi anggaran
serta permintaan penyampaian RKA Satker BUN
kepada KPA BUN; dan
i. dalam hal Menteri Keuangan tidak menyetujui
permohonan izin pergeseran dan penggunaan
seluruhnya sebagaimana dimaksud pada huruf f,
Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA
BUN menyampaikan surat penolakan usulan
tambahan anggaran dimaksud kepada KPA BUN