Page 101 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 87 -

sebelum pelaksanaan kegiatan yang terdampak dari
revisi yang dilakukan.
(4) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a dilakukan terhadap:
a. penerapan kebijakan efisiensi belanja negara,
berupa penilaian atas relevansi antara Kegiatan,
KRO, RO termasuk volumenya, dan akun dengan
alokasi anggarannya; dan
b. penerapan kebijakan efektivitas belanja negara
yang meliputi:
1. relevansi akun/detail dengan RO
berdasarkan pendekatan kerangka berpikir
logis;
2. relevansi antara KRO/RO dengan sasaran
Kegiatan dan sasaran Program; dan
3. kesesuaian pencapaian sasaran RKA-K/L
dengan Renja K/L.
(5) Revisi Anggaran berupa pengesahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku untuk proses
revisi antara lain:
a. penyediaan alokasi belanja modal atas pengadaan
tanah dalam rangka proyek strategis nasional yang
dilakukan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara
yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan mengenai tata cara pendanaan
pengadaan tanah bagi proyek strategis nasional
oleh Lembaga Manajemen Aset Negara;
b. penyediaan alokasi anggaran pengeluaran
pembiayaan dalam rangka pengesahan atas
penggunaan dana cadangan investasi Pemerintah
dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai
investasi Pemerintah dalam rangka pemulihan
ekonomi nasional;
c. perubahan anggaran pada DIPA
Kementerian/Lembaga berupa pergeseran
anggaran sub BA BUN Belanja Lainnya ke BA K/L
beserta revisi administrasi berupa pencantuman
pada catatan halaman IVB DIPA;
d. Revisi Anggaran pada DIPA BA BUN Hibah dalam
rangka pengesahan atas pemberian hibah kepada
pemerintah asing/lembaga asing;
e. penyediaan alokasi belanja dalam rangka kegiatan
rehabilitasi mangrove yang dilakukan oleh Badan
Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan mengenai tata cara pengelolaan dana
rehabilitasi mangrove; dan/atau
f. revisi administrasi berupa pembukaan blokir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (4)
karena dokumen sebagai dasar pengalokasian
anggaran telah dilengkapi.
(6) Dalam hal usulan Revisi Anggaran memuat substansi
yang meliputi kewenangan Direktorat Pelaksanaan
Anggaran - Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan,