Page 210 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 196 -

d. Penghapusan Bagian Anggaran
Penghapusan suatu Bagian Anggaran dilakukan dengan
menghapus Bagian Anggaran yang sudah terbentuk dan
menyebabkan seluruh struktur anggarannya tidak dapat digunakan
(non aktif). Penghapusan Bagian Anggaran mengikuti mekanisme
sebagai berikut:
1) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris a.n.
Menteri/Pimpinan Lembaga mengajukan usulan
penghapusan/penonaktifan kode Bagian Anggaran kepada Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.
2) Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Anggaran Bidang,
melakukan analisis atas usulan penghapusan/penonaktifan
Bagian Anggaran. Analisis dilakukan dengan memastikan bahwa
dasar penghapusan/penonaktifan Bagian Anggaran merupakan
amanat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun
Peraturan Presiden.
3) Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Anggaran Bidang,
menyampaikan nota penghapusan/penonaktifan kode Bagian
Anggaran kepada Direktorat Sistem Penganggaran.
4) Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Anggaran Bidang
memberitahukan persetujuan atas usulan dimaksud kepada
Kementerian/Lembaga yang bersangkutan secara tertulis.

e. Pengajuan Usulan Satuan Kerja Anggaran Baru
Dalam rangka efektivitas pengelolaan anggaran,
Kementerian/Lembaga dapat mengusulkan Satker anggaran baru
untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan
yang berasal dari kantor pusat Kementerian/Lembaga. Dalam hal ini,
Satker yang dimintakan penetapannya ke Kementerian Keuangan
merupakan Satker anggaran, bukan Satker struktural yang
penetapannya dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi.
Usulan Satker anggaran baru mengikuti mekanisme sebagai
berikut:
1) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris a.n.
Menteri/Pimpinan Lembaga mengajukan usulan Satker anggaran
Kementerian/Lembaga kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Anggaran sesuai ketentuan.
2) Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Anggaran Bidang,
menganalisis usulan Satker anggaran berdasarkan syarat yang
ditentukan. Analisis turut mempertimbangkan bahwa dalam
rangka penyederhanaan Satker, Pimpinan Satker dijabat oleh
minimal pejabat Eselon III, kecuali untuk kantor-kantor pada
wilayah tertentu yang dipimpin oleh pejabat Eselon IV dan secara
geografis tidak efisien apabila digabung dengan Eselon III-nya.
3) Apabila berdasarkan hasil penilaian usulan tersebut dianggap
memenuhi persyaratan dan dapat dipertimbangkan untuk
disetujui, maka Direktorat Anggaran Bidang menyampaikan nota
rekomendasi serta meminta kode Satker anggaran kepada
Direktorat Sistem Penganggaran.
4) Direktorat Sistem Penganggaran menyampaikan kode Satker
anggaran kepada Direktorat Anggaran Bidang.
5) Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Anggaran Bidang
memberitahukan persetujuan/penolakan atas usulan dimaksud
kepada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan secara tertulis.