Page 245 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 231 -

KODE BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN
Public Service Obligation (PSO), baik yang disalurkan
melalui perusahaan negara, maupun perusahaan
swasta.
56 BELANJA HIBAH
Hibah merupakan pengeluaran Pemerintah berupa transfer
dalam bentuk uang/barang/jasa, yang dapat diberikan
kepada Pemerintah negara lain, organisasi internasional,
Pemda, atau kepada perusahaan negara/daerah yang secara
spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib
dan tidak mengikat yang dilakukan dengan naskah perjanjian
antara Pemerintah selaku pemberi hibah dan penerima hibah,
serta tidak terus menerus kecuali ditentukan lain dalam
peraturan perundang-undangan.
Termasuk dalam belanja hibah adalah:
1. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang
diterushibahkan ke daerah;
2. Hibah daerah yang bersumber dari penerimaan dalam
negeri;
Biaya-biaya yang terkait pendapatan hibah baik hibah yang
berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, antara lain:
banking commision, fee dan sebagainya yang digunakan pada
Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran
999.02)
57 BELANJA BANTUAN SOSIAL
Pengeluaran berupa transfer uang, barang atau Jasa yang
diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau
tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan
terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi
dan/atau kesejahteraan masyarakat.
58 BELANJA LAIN-LAIN
Pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban
Pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai,
belanja barang, belanja modal, belanja pembayaran kewajiban
utang, subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial
serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya.
Belanja Lain-Lain dipergunakan, antara lain:
1. Belanja Lain-Lain Dana Cadangan dan Risiko Fiskal
Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban
Pemerintah yang bersifat prioritas nasional bidang ekonomi
dan jika tidak dilakukan akan berdampak pada capaian
target nasional.
2. Belanja Lain-Lain Lembaga Nonkementerian
Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban
Pemerintah yang terkait dengan pendanaan kelembagaan
nonkementerian.
3. Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban
Pemerintah yang terkait dengan pendanaan kelembagaan
nonkementerian.
4. Belanja Lain-Lain BUN
Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban
Pemerintah yang terkait dengan tugas Menteri Keuangan
sebagai BUN.
5. Belanja Lain-Lain Tanggap Darurat