Page 247 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 233 -

KODE BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN
diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

D. PEDOMAN STANDAR BIAYA MASUKAN

1. Latar Belakang
Standar Biaya Masukan merupakan salah satu instrumen yang
digunakan sebagai masukan (input) untuk menyusun rincian biaya
dalam suatu Keluaran. Dasar pertimbangan penetapan Standar Biaya
Masukan adalah:
a. untuk mendukung terlaksananya prinsip ekonomis dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
(RKA-K/L);
b. adanya beberapa barang/jasa yang harganya tidak tersedia di pasar;
c. bervariasinya kualitas dan harga barang/jasa yang terdapat di pasar
sehingga diperlukan pengaturan agar diperoleh barang/jasa dengan
kualitas dan harga yang layak, wajar, tidak mewah dan hemat;
d. penyetaraan perlakuan jenis dan besaran satuan biaya dalam
penyusunan RKA-K/L; dan
e. perlunya alat untuk memudahkan penyusunan RKA-K/L.

2. Pokok-Pokok Pengaturan
a. Jenis
Jenis Standar Biaya Masukan dapat diklasifikasikan
berdasarkan:
1) Bentuk
Berdasarkan bentuknya, Standar Biaya Masukan terdiri dari:
a) Harga Satuan yaitu nilai suatu barang yang ditentukan pada
waktu tertentu untuk menghasilkan biaya komponen Keluaran
(output);
b) Tarif yaitu nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu
tertentu untuk menghasilkan biaya komponen Keluaran
(output); dan
c) Indeks yaitu satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa
barang/jasa masukan untuk menghasilkan biaya komponen
Keluaran (output).
2) Dasar Penetapan
Berdasarkan penetapannya, Standar Biaya Masukan terdiri dari:
a) Standar Biaya Masukan yang ditetapkan melalui Peraturan
Menteri Keuangan.
b) Standar Biaya Masukan yang ditetapkan melalui persetujuan
Menteri Keuangan.
3) Ruang Lingkup
Berdasarkan ruang lingkupnya, Standar Biaya Masukan terdiri
dari:
a) Standar Biaya Masukan yang berlaku pada satu
Kementerian/Lembaga; atau
b) Standar Biaya Masukan yang berlaku pada beberapa/seluruh
Kementerian/Lembaga.