Page 251 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 237 -

punggung penerapan PBK juga mengalami beberapa perubahan, antara
lain sebagai berikut:
a. pengalokasian anggaran berdasarkan rencana pencapaian keluaran
(output) kegiatan yang mempunyai keterkaitan dengan pelaksanaan
tugas fungsi Satker yang melekat pada struktur organisasi
Kementerian/Lembaga (money follow function);
b. fleksibilitas dalam memilih sumber daya guna mencapai efisiensi
dengan tetap menjaga akuntabilitas (let the manager manage);
c. orientasi pada capaian keluaran sesuai hasil yang diinginkan (output
and outcome oriented); dan
d. fokus pada maksimalisasi hasil atas penggunaan dana.
Dalam penerapan PBK, manfaat Standar Biaya Keluaran adalah
sebagai berikut:
a. memperbaiki kualitas perencanaan;
b. mempercepat penyusunan dan penelaahan RKA-K/L; dan
c. memudahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam
pencapaian Keluaran (output).

2. Pokok-Pokok Pengaturan
a. Penetapan Standar Biaya Keluaran
Standar Biaya Keluaran ditetapkan oleh Menteri Keuangan
yang berasal dari usulan Kementerian/Lembaga dan/atau inisiatif
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran.

b. Level dan Kriteria
Standar Biaya Keluaran disusun pada level keluaran yang
menjadi tugas fungsi Kementerian/Lembaga.
Keluaran (output) merupakan prestasi kerja berupa barang atau
jasa yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk
pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Rumusan
Keluaran (output) menginformasikan 3 (tiga) hal yaitu:
1) jenis Keluaran (output) merupakan uraian mengenai identitas dari
setiap Keluaran (output) yang mencerminkan tugas fungsi Satker
secara spesifik;
2) volume Keluaran (output) merupakan banyaknya kuantitas
Keluaran (output) yang dihasilkan;
3) satuan Keluaran (output) merupakan uraian mengenai satuan
ukur yang digunakan dalam rangka pengukuran kuantitas
(volume) Keluaran (output) sesuai dengan karakteristiknya.

c. Sifat Standar Biaya Keluaran
Standar Biaya Keluaran baik dalam perencanaan maupun
pelaksanaan anggaran, besarannya merupakan batas tertinggi yang
tidak dapat dilampaui. Jika dalam penggunaannya
Kementerian/Lembaga membutuhkan besaran yang melampaui yang
telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, maka harus
mendapatkan ijin prinsip dari Menteri Keuangan c.q Direktur
Jenderal Anggaran.

d. Kriteria Keluaran (output) yang dapat diusulan sebagai Standar Biaya
Keluaran sebagai berikut:
1) Bersifat berulang
yaitu Keluaran (output) yang akan dihasilkan dapat berulang
sebagai berikut:
a) berulang pada tahun anggaran yang direncanakan dan tahun-
tahun anggaran berikutnya; atau