Page 256 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 242 -

(1) Meneliti dan menilai usulan Keluaran (output) Kegiatan
dengan cara menilai kesesuaian kriteria SBK yang
ditetapkan;
(2) Meneliti dan menilai komponen/tahapan yang digunakan
dalam pencapaian Keluaran (output) dengan cara memeriksa
keterkaitan, kesesuaian, dan kewajaran
komponen/tahapan dengan Keluaran (output);
(3) Meneliti kelengkapan data pendukung berupa KAK/TOR
dan RAB yang diusulkan menjadi SBK;
Catatan:
Dokumen KAK/TOR dan RAB yang telah diteliti
dikembalikan kepada Kementerian/Lembaga untuk
disimpan sebagai data pendukung penyusunan SBK.
(4) Meneliti kewajaran biaya komponen/tahapan dengan cara
mempertimbangkan:
(a) relevansi detail komponen/tahapan; dan
(b) struktur biaya.
b. Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan
Kemaritiman/Pembangunan Manusia dan Kebudayaan/Politik,
Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara bersama Kementerian/Lembaga terkait menyepakati
hasil penelaahan dan dituangkan dalam catatan penelaahan sesuai
Format 4.
c. Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan
Kemaritiman/Pembangunan Manusia dan Kebudayaan/Politik,
Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara mengunggah (upload) data hasil
penelaahan usulan SBK ke server, meneliti, mengoreksi hasil
penelaahan usulan SBK sebagaimana pada huruf b dan membuat
rekapitulasi persetujuan usulan SBK sesuai Format 5.
d. Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan
Kemaritiman/Pembangunan Manusia dan Kebudayaan/Politik,
Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara menyampaikan rekapitulasi usulan SBK yang sudah
disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Direktorat
Sistem Penganggaran.
e. Direktorat Sistem Penganggaran melaksanakan kompilasi usulan SBK
dan membuat konsep Peraturan Menteri Keuangan mengenai SBK
dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran.
f. Direktur Jenderal Anggaran meneliti konsep Peraturan Menteri
Keuangan mengenai SBK beserta lampirannya dan memaraf
rancangan Peraturan Menteri Keuangan mengenai SBK serta
menyampaikannya kepada Menteri Keuangan untuk mendapat
penetapan.
g. Dokumen Hasil Penelaahan SBK terdiri dari:
1) Catatan penelaahan SBK, yang mencakup:
a) uraian SBK;
b) besaran SBK yang ditetapkan;
c) penempatan akun;
d) catatan;
e) tandatangan petugas penelaah dari Kementerian/Lembaga dan
Direktorat Jenderal Anggaran; dan
f) tandatangan Pejabat setingkat Eselon III
Kementerian/Lembaga dan Kepala Subdirektorat pada
Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan
Kemaritiman/Pembangunan Manusia dan