Page 257 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 243 -

Kebudayaan/Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
2) Rekapitulasi Persetujuan SBK
Rekapitulasi SBK merupakan daftar SBK tiap-tiap
Kementerian/Lembaga yang telah ditelaah dan disetujui Direktur
Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktur
Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau
Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan
Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

F. PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN SBK SATUAN KERJA BADAN LAYANAN
UMUM (SATKER BLU)
Ketentuan mengenai penyusunan dan penelaahan SBK dengan
sumber dana yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan
Layanan Umum berpedoman dengan ketentuan di atas.

G. MONITORING DAN EVALUASI SBK
Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk membandingkan SBK yang
telah ditetapkan dalam perencanaan anggaran dengan pelaksanaan
anggarannya, baik dalam bentuk realisasi maupun komponen/tahapan yang
digunakan dalam proses pencapaian Keluaran (output).
Hasil monitoring dan evaluasi SBK, dapat digunakan sebagai bahan
penyusunan SBK atau sebagai bahan penelaahan SBK tahun anggaran
selanjutnya bagi Kementerian Keuangan dan/atau Kementerian/Lembaga.