Page 83 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 69 -

c. pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah
untuk rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana.
(5) Pergeseran anggaran antarsubbagian anggaran dalam
BA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
angka 3, dilakukan untuk keperluan penambahan
alokasi subsidi.
(6) Pergeseran anggaran antarsubbagian anggaran dalam
BA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
angka 4 dilakukan untuk:
a. mendanai kontribusi non reguler untuk
kepentingan hubungan internasional, trust fund,
dan pengeluaran yang terkait dengan perjanjian
hukum internasional;
b. Viability Gap Fund (VGF) dan Project Development
Fund (PDF) yang telah dialokasikan anggarannya
pada sub BA BUN Belanja Lainnya; dan
c. kekurangan pembayaran iuran jaminan kesehatan
penerima penghasilan dari Pemerintah Pusat,
manfaat pensiun, jasa perbendaharaan dan
pembiayaan pengelolaan BUN, iuran wajib pegawai
program jaminan kecelakaan kerja, iuran wajib
pegawai program jaminan kematian, jaminan
kesehatan menteri dan pejabat tertentu dan
jaminan kesehatan utama yang telah dialokasikan
anggarannya pada sub BA BUN Belanja Lainnya,
dan kebijakan lainnya sepanjang diatur dalam
Undang-Undang mengenai APBN.
(7) Pergeseran anggaran antarsubbagian anggaran dalam
BA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dan huruf c dilakukan untuk keperluan menambah
alokasi belanja pada sub BA BUN Belanja Lainnya.
(8) Pergeseran anggaran antarsubbagian anggaran dalam
BA BUN dan peruntukan pergeseran anggaran selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan
ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan.

Paragraf 2
Mekanisme Pergeseran Anggaran Antarsubbagian Anggaran
dalam BA BUN Melalui SPP BA BUN yang Mengakibatkan
Penerbitan DIPA BUN

Pasal 111
Mekanisme pergeseran anggaran antarsubbagian anggaran
dalam BA BUN melalui SPP BA BUN yang mengakibatkan
penerbitan DIPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal
109 ayat (1) huruf b dilakukan melalui usulan tambahan
anggaran dengan tahapan dan ketentuan sebagai berikut:
a. Menteri/Pimpinan Lembaga atau PA BUN
menyampaikan usulan tambahan anggaran kepada
Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Direktur
Jenderal Anggaran dengan melampirkan:
1. dasar hukum pengalokasian anggaran;
2. kerangka acuan kerja;
3. rincian anggaran belanja; dan