Page 80 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 66 -

(3) Berdasarkan hasil validasi atas DIPA BUN sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan
mengesahkan DIPA BUN.
(4) Pengesahan DIPA BUN sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Anggaran
atas nama Menteri Keuangan.

Pasal 103
(1) Penetapan Alokasi Anggaran BUN tertentu yang
penggunaannya belum dapat ditetapkan pada saat
ditetapkannya Undang-Undang mengenai APBN, dapat
dilakukan pada tahun anggaran berjalan.
(2) Dalam rangka menjaga tata kelola dalam penetapan
Alokasi Anggaran BUN tertentu pada tahun anggaran
berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usulan
permintaan anggaran yang disampaikan oleh
Kementerian/Lembaga dan/atau oleh Satker BA BUN
harus terlebih dahulu disampaikan kepada APIP K/L
untuk di reviu.
(3) Ketentuan mengenai reviu RKA-BUN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf c dan huruf f
berlaku mutatis mutandis dalam reviu usulan
permintaan anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).

Pasal 104
Dalam hal terjadi pergeseran anggaran belanja
antarsubbagian anggaran dalam BA BUN, reviu APIP K/L
dilakukan hanya pada saat usulan awal penggunaan dana
BA BUN, yaitu sebelum dilakukan pergeseran anggaran BA
BUN.

Pasal 105
(1) Proses perencanaan, penelaahan, dan penetapan
alokasi anggaran BA BUN untuk kegiatan tertentu,
dapat dilakukan melampaui ketentuan waktu dan
mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Menteri
ini, setelah mendapat persetujuan dari Menteri
Keuangan.
(2) BA BUN untuk kegiatan tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. sub BA BUN Investasi Pemerintah untuk pos
cadangan, penyertaan modal negara kepada
Badan Usaha Milik Negara, dan penyertaan modal
negara kepada organisasi/lembaga keuangan
internasional;
b. sub BA BUN Belanja Lainnya untuk pos cadangan
dan kebutuhan dana BUN lainnya;
c. sub BA BUN Transaksi Khusus untuk pos
kontribusi dukungan kelayakan dan kontribusi
kepada lembaga internasional; dan
d. BA BUN yang belum ditetapkan
pengelompokkannya.
(3) DHP RKA-BUN yang ditetapkan dalam rangka
pengalokasian anggaran untuk kegiatan tertentu