Page 76 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 62 -

(3) Dalam hal Alokasi Anggaran BUN sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan perubahan
RKA-BUN, PPA BUN menyampaikan RKA Satker BUN
kepada masing-masing KPA BUN untuk disesuaikan.
(4) Dalam hal penyesuaian RKA Satker BUN sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mendanai
Kegiatan/Keluaran baru termasuk tambahan anggaran
BA BUN yang berasal dari hasil pembahasan dengan
komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat, RKA Satker
BUN dilengkapi dengan dokumen pendukung.
(5) RKA Satker BUN yang telah disesuaikan disampaikan
oleh KPA BUN kepada APIP K/L untuk direviu.
(6) Ketentuan mengenai reviu RKA Satker BUN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf c
dan huruf f berlaku mutatis mutandis dalam reviu RKA-
BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7) RKA Satker BUN yang telah direviu oleh APIP K/L
beserta dokumen pendukungnya disampaikan oleh KPA
BUN kepada PPA BUN untuk diteliti dan dihimpun
menjadi RKA-BUN.
(8) RKA-BUN yang telah diteliti dan dihimpun disampaikan
oleh PPA BUN kepada Direktorat Jenderal Anggaran
untuk dilakukan penelaahan.
(9) Ketentuan mengenai tata cara penelaahan RKA-BUN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) berlaku
mutatis mutandis dalam penelaahan RKA-BUN
sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
(10) Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (8), Direktur Jenderal Anggaran menetapkan
DHP RKA-BUN.

Pasal 96
(1) Dalam hal Alokasi Anggaran BUN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) tidak mengakibatkan
perubahan RKA-BUN, PPA BUN menyampaikan
kembali RKA-BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal
89 ayat (5) beserta data dukung yang disampaikan pada
saat pengusulan RKA-BUN berdasar Pagu Anggaran
BUN kepada Direktur Jenderal Anggaran.
(2) Direktorat Jenderal Anggaran meneliti RKA-BUN dan
data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk memastikan bahwa tidak terdapat perubahan
atas RKA-BUN dan data dukung tersebut.
(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat perubahan atas
RKA-BUN dan data dukung, Direktorat Jenderal
Anggaran menetapkan DHP RKA-BUN.
(4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdapat perubahan atas RKA-
BUN dan data dukung, Direktorat Jenderal Anggaran
menyampaikan kembali RKA-BUN kepada PPA BUN
untuk disesuaikan.
(5) Ketentuan mengenai penyesuaian RKA-BUN
berdasarkan Alokasi Anggaran BUN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 95, berlaku mutatis mutandis