Page 74 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
P. 74

- 60 -



                                                                 Pasal 90
                                   RKA-BUN  TKD  disusun  sesuai  dengan  ketentuan  dalam
                                   Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan TKD.

                                                                 Pasal 91
                                   RKA-BUN  Transaksi  Khusus  disusun  oleh  masing-masing
                                   PPA BUN Transaksi Khusus sesuai dengan jenis transaksi
                                   khusus yang dikelolanya.

                                                                 Pasal 92
                                   RKA-BUN untuk alokasi BA BUN terkait dana cadangan dan
                                   penyertaan  modal  negara  dapat  disusun  setelah  nota
                                   keuangan  disampaikan  oleh  Pemerintah  kepada  Dewan
                                   Perwakilan  Rakyat  dan/atau  setelah  Undang-Undang
                                   mengenai APBN tahun anggaran berkenaan ditetapkan.

                                                              Bagian Kelima
                                                          Penelaahan RKA-BUN

                                                                 Pasal 93
                                   (1)  RKA-BUN  yang  telah  ditandatangani  oleh  masing-
                                         masing  Pemimpin  PPA  BUN  sebagaimana  dimaksud
                                         dalam  Pasal  89  ayat  (4)  disampaikan  oleh  PPA  BUN
                                         kepada  Direktorat  Jenderal  Anggaran  untuk  ditelaah
                                         bersama PPA BUN.
                                   (2)  RKA-BUN  hasil  penelaahan  sebagaimana  dimaksud
                                         pada  ayat  (1)  dihimpun  oleh  Direktorat  Jenderal
                                         Anggaran dan disampaikan kepada Menteri Keuangan
                                         c.q.  Direktur  Jenderal  Anggaran  untuk  digunakan
                                         sebagai  bahan  penyusunan  nota  keuangan  dan
                                         rancangan Undang-Undang mengenai APBN.
                                   (3)  Penelaahan        RKA-BUN       mengacu       pada     pedoman
                                         mengenai tata cara penelaahan RKA-BUN.

                                                                 Pasal 94
                                   (1)  Menteri  Keuangan  dapat  memutakhirkan  penetapan
                                         Pagu  Anggaran  BUN  sebagaimana  dimaksud  dalam
                                         Pasal  86  ayat  (1)  dalam  hal  terdapat  perubahan
                                         berdasarkan:
                                         a.   Arah Kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden;
                                         b.   prioritas anggaran;
                                         c.   hasil sidang kabinet; dan/atau
                                         d.   hasil rapat kerja pembahasan antara Pemerintah
                                              dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
                                   (2)  Direktorat       Jenderal       Anggaran        menyampaikan
                                         pemutakhiran        penetapan       Pagu     Anggaran      BUN
                                         sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-
                                         masing PPA BUN.
                                   (3)  Dalam  hal  pemutakhiran  penetapan  Pagu  Anggaran
                                         BUN      sebagaimana        dimaksud        pada     ayat     (2)
                                         mengakibatkan  perubahan  RKA-BUN,  PPA  BUN
                                         menyampaikan  Pagu  Anggaran  BUN  yang  telah
                                         dimutakhirkan kepada masing-masing KPA BUN untuk
                                         dilakukan penyesuaian RKA Satker BUN.
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79