Page 72 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 58 -

(13) Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang telah diteliti
sebagaimana dimaksud pada ayat (12), dihimpun oleh
Direktorat Jenderal Anggaran dan disampaikan kepada
Menteri Keuangan untuk digunakan sebagai salah satu
pedoman dalam penetapan Pagu Anggaran BUN.

Bagian Kedua
Penyusunan RKA-BUN Berdasarkan Pagu Anggaran BUN

Pasal 86
(1) Menteri Keuangan menetapkan Pagu Anggaran BUN
dengan berpedoman pada:
a. arahan Presiden;
b. hasil pembicaraan pendahuluan mengenai
rancangan APBN antara Pemerintah dengan
Dewan Perwakilan Rakyat; dan
c. RKP,
melalui surat Menteri Keuangan.
(2) Penetapan Pagu Anggaran BUN oleh Menteri Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus juga
memperhatikan hasil sidang kabinet dan Pagu Indikatif
BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (10).
(3) Surat Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), disampaikan oleh Direktorat Jenderal
Anggaran kepada masing-masing PPA BUN paling
lambat akhir bulan Juni.

Pasal 87
(1) Berdasarkan penetapan Pagu Anggaran BUN, PPA BUN
menyusun rincian Pagu Anggaran BUN untuk masing-
masing KPA BUN yang berada dibawahnya.
(2) Berdasarkan rincian Pagu Anggaran BUN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), KPA BUN menyusun RKA
Satker BUN, sesuai dengan pedoman umum
perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi
anggaran BA BUN dan tata cara penyusunan RKA-BUN,
dengan dilengkapi dokumen pendukung.

Bagian Ketiga
Reviu RKA Satker BUN

Pasal 88
(1) Untuk meningkatkan kualitas RKA-BUN, Menteri
Keuangan selaku BUN menugaskan APIP K/L dari
Kementerian/Lembaga yang memperoleh penugasan
selaku KPA BUN untuk melakukan reviu RKA Satker
BUN.
(2) Reviu RKA Satker BUN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. RKA Satker BUN yang telah ditandatangani oleh
KPA BUN disampaikan kepada APIP K/L untuk
direviu dengan dilampiri dokumen pendukung
sebagai berikut:
1. kerangka acuan kerja; dan
2. dokumen pendukung lainnya yang relevan
dan dapat dipertanggungjawabkan;