Page 70 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 56 -

(2) DIPA Induk yang telah diteliti sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditandatangani oleh pejabat
penandatangan DIPA Induk dan disampaikan kepada
Direktur Jenderal Anggaran.
(3) Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri
Keuangan mengesahkan DIPA untuk BA K/L dengan
menandatangani lembar surat pengesahan DIPA Induk.
(4) Berdasarkan pengesahan DIPA Induk, DIPA Petikan
untuk masing-masing Satker dicetak secara otomatis
dengan menggunakan Sistem Informasi yang dilengkapi
dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai
pengganti tanda pengesahan (otentifikasi).
(5) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, KPA menyusun
POK berdasarkan DIPA Petikan yang diterima.

Pasal 83
Petunjuk teknis mengenai penyusunan, penelaahan,
pengesahan, dan format DIPA Kementerian/Lembaga
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 84
Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan penelaahan
RKA-K/L dan pengesahan untuk DIPA
Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
58 sampai dengan Pasal 83 berlaku mutatis mutandis
terhadap tata cara penyusunan dan penelaahan RKA-K/L
dan pengesahan DIPA Kementerian/Lembaga berdasarkan
perubahan APBN.

BAB IV
TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BUN

Bagian Kesatu
Indikasi Kebutuhan Dana Bendahara Umum Negara

Pasal 85
(1) Dalam rangka penyusunan RKA-BUN, pada awal tahun
anggaran, PPA BUN melakukan:
a. evaluasi Kinerja BA BUN;
b. penyusunan indikator Kinerja dalam
penganggaran BA BUN; dan
c. penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana BUN.
(2) Indikasi Kebutuhan Dana BUN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, digunakan dalam rangka
perencanaan anggaran untuk pelaksanaan fungsi BUN.
(3) Pelaksanaan fungsi BUN sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdiri atas pengelolaan subbagian anggaran
BUN;
a. utang;
b. hibah;
c. investasi pemerintah;
d. pemberian pinjaman;
e. TKD;
f. subsidi;
g. belanja lainnya; dan