Page 65 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 51 -

b. belum memiliki naskah perjanjian PLN, PDN, atau
Hibah dan nomor register;
c. masih terpusat dan belum didistribusikan ke Satker-
Satker daerah;
d. masih memerlukan hasil reviu/audit dari Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
e. belum mendapatkan persetujuan komisi terkait di
Dewan Perwakilan Rakyat;
f. menindaklanjuti kebijakan Pemerintah mengenai
pemotongan anggaran terhadap alokasi anggaran atau
pagu APBN/APBN Perubahan;
g. belum memiliki RBA untuk Satker BLU;
h. tidak dilengkapi data dan/atau dokumen pendukung
terkait yang diperlukan; dan/atau
i. belum memiliki rencana kebutuhan barang milik
negara hasil penelaahan dalam hal usulan anggaran
berkaitan dengan pengadaan barang milik negara yang
menjadi objek perencanaan kebutuhan barang milik
negara dan/atau pemeliharaan barang milik negara
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai
perencanaan kebutuhan barang milik negara dan/atau
pemeliharaan barang milik negara.

Pasal 72
Pemberian catatan hal-hal khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d, dilakukan terhadap:
a. alokasi anggaran yang digunakan untuk pengesahan
kegiatan yang dilanjutkan di tahun berikutnya;
b. Tunggakan tahun yang lalu;
c. pencantuman volume pembangunan gedung negara
dan pengadaan kendaraan bermotor; atau
d. pelaksanaan kegiatan/Keluaran dengan mekanisme
kerjasama Pemerintah dan badan usaha melalui
pembayaran ketersediaan layanan/availability payment
pada tahun pertama oleh pihak ketiga, dan waktu mulai
dialokasikannya dana dalam RKA-K/L untuk
pembayaran ketersediaan jasa layanan.

Pasal 73
(1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran
menghimpun RKA-K/L Pagu Anggaran K/L hasil
penelaahan menjadi himpunan RKA-K/L untuk
selanjutnya digunakan sebagai salah satu dasar
penyusunan rancangan Undang-Undang mengenai
APBN beserta nota keuangan.
(2) Rancangan Undang-Undang mengenai APBN, nota
keuangan, dan himpunan RKA-K/L sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Pemerintah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat
minggu kedua bulan Agustus untuk dilakukan
pembahasan.