Page 63 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 49 -

dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30, dan
dilaksanakan oleh:
a. Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional terhadap kesesuaian
pencapaian sasaran RKA-K/L dengan Renja K/L
dan RKP; dan
b. Menteri Keuangan terhadap kesesuaian RKA-K/L
dengan efisiensi dan efektivitas belanja
Kementerian/Lembaga.
(4) Penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), difokuskan pada rincian anggaran usulan Kegiatan
dan Keluaran baru.

Pasal 68
(1) Dalam hal penelaahan RKA-K/L sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 membutuhkan penyesuaian,
ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga, antara lain
dengan:
a. perubahan informasi Kinerja;
b. penempatan alokasi anggaran dalam rincian
output cadangan;
c. pemblokiran anggaran; dan/atau
d. pemberian catatan hal-hal khusus.
(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan memutakhirkan RKA-K/L beserta
kelengkapan data dukung dalam Sistem Informasi
sebagai bahan penyusunan rancangan Undang-Undang
mengenai APBN, nota keuangan, dan himpunan RKA-
K/L.
(3) Hasil penelaahan RKA-K/L termasuk penyesuaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan
dalam catatan hasil penelaahan yang ditandatangani
oleh pejabat eselon II dari Kementerian/Lembaga,
Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional.

Pasal 69
Perubahan informasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 68 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. perubahan yang berkaitan dengan rumusan Keluaran,
indikator, jenis, volume, dan satuan Keluaran, dapat
dilakukan dengan ketentuan:
1. telah disepakati dalam proses penelaahan;
2. tidak mengubah Keluaran prioritas nasional;
3. relevan dengan Kegiatan dan indikator Kinerja
Kegiatan yang ditetapkan;
4. adanya perubahan tugas dan fungsi pada unit
yang bersangkutan;
5. menyesuaikan dengan kebijakan penganggaran
yang ditetapkan pada tahun berkenaan; dan/atau
6. adanya tambahan penugasan; dan
b. perubahan yang berkaitan dengan rumusan di luar
Keluaran seperti sasaran strategis, Program, sasaran