Page 61 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 47 -

tujuan memberikan keyakinan terbatas (limited
assurance) dan memastikan kepatuhan penerapan
kaidah penganggaran.
(2) Reviu RKA-K/L oleh APIP K/L sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi:
a. kelayakan anggaran dikaitkan dengan SBM, SBK,
dan SSB yang ditetapkan;
b. kepatuhan dalam penerapan kaidah penganggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
c. kepatuhan mencantumkan penandaan anggaran
(budget tagging) sesuai dengan kategori pada
semua Keluaran yang dihasilkan;
d. kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L
antara lain RKA Satker, kerangka acuan kerja,
rincian anggaran biaya, dan dokumen pendukung
terkait lainnya;
e. kelayakan dan kesesuaian rincian anggaran yang
digunakan untuk mendanai inisiatif baru
dan/atau rincian anggaran Angka Dasar yang
mengalami perubahan; dan
f. memastikan pelaksanaan/pengalokasian tematik
tertentu sesuai penugasan.
(3) Hasil reviu RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disampaikan kepada:
a. unit eselon I yang memiliki alokasi anggaran dan
sebagai penanggung jawab Program, untuk
dilakukan perbaikan atau penyesuaian apabila
diperlukan; dan
b. Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/
Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit
Perencanaan Kementerian/Lembaga.

Pasal 62
(1) Penelitian RKA-K/L oleh Sekretariat
Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro
Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dapat
dilakukan bersamaan dengan reviu RKA-K/L oleh APIP
K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.
(2) Sebagai tindak lanjut penelitian dan reviu RKA-K/L,
Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat
c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan
Kementerian/Lembaga dapat memberikan tanda “@”
pada RKA-K/L yang selanjutnya akan menjadi catatan
di halaman IV DIPA.
(3) APIP K/L dapat berkoordinasi dengan Sekretariat
Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro
Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga
dan APIP K/L lain dalam melakukan reviu RKA K/L.

Pasal 63
Unit eselon I yang memiliki alokasi anggaran dan sebagai
penanggung jawab Program, melakukan perbaikan atau
penyesuaian RKA-K/L berdasarkan:
a. hasil penelitian RKA-K/L oleh Sekretariat
Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro