Page 56 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 42 -

b. prinsip ekonomis, efisien, dan efektif; dan/atau
c. perubahan tahapan.
(5) Pelampauan besaran yang telah mendapat persetujuan
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat
ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga dengan
melakukan Revisi Anggaran.
(6) SBK disusun dengan menghitung biaya yang
dibutuhkan dari seluruh tahapan dalam proses
pencapaian Keluaran.
(7) Keluaran yang dapat diusulkan menjadi SBK
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan
Keluaran yang bersifat berulang.
(8) Penyusunan SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
memedomani SBM dan SSB.

Pasal 52
(1) SBKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)
huruf a, disusun oleh Direktorat Jenderal Anggaran
melalui identifikasi Keluaran sejenis pada beberapa
atau seluruh Kementerian/Lembaga.
(2) SBKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)
huruf b, disusun oleh Kementerian/Lembaga dan/atau
Direktorat Jenderal Anggaran melalui identifikasi
Keluaran pada 1 (satu) Kementerian/Lembaga.
(3) SBKK yang disusun oleh Kementerian/Lembaga
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang
berwenang atas nama Menteri/Pimpinan Lembaga
kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Anggaran.
(4) Berdasarkan usulan SBKK sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat
Jenderal Anggaran bersama Kementerian/Lembaga
melakukan penelaahan atas usulan SBKK.

Paragraf 4
SSB

Pasal 53
(1) SSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1)
huruf c, merupakan batasan besaran atau persentase
komposisi biaya, yang terdiri atas:
a. biaya utama; dan
b. biaya pendukung.
(2) Biaya utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, merupakan biaya yang berpengaruh secara
langsung terhadap Keluaran.
(3) Biaya pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, merupakan biaya yang tidak berpengaruh
secara langsung terhadap Keluaran.
(4) SSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku
untuk seluruh Kementerian/Lembaga.