Page 51 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 37 -

(3) Persetujuan kontrak tahun jamak oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga/PA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan untuk:
a. pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan
Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
atau
b. pekerjaan nonkonstruksi dengan nilai sampai
dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar
rupiah).
(4) Persetujuan kontrak tahun jamak oleh Menteri
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, diberikan untuk:
a. pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas
Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
b. pekerjaan nonkonstruksi dengan nilai di atas
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
atau
c. kontrak tahun jamak yang dibiayai dengan SBSN,
termasuk untuk lanjutan kegiatan di tahun
berikutnya dan rekomposisi pendanaan antar
tahun.
(5) Dalam hal pekerjaan yang direncanakan dengan
mekanisme kontrak tahun jamak belum diajukan
persetujuannya kepada Menteri/Pimpinan
Lembaga/PA atau Menteri Keuangan, nilai pekerjaan
tahun yang direncanakan dan rincian alokasi Prakiraan
Maju sesuai perkiraan masa penyelesaian pekerjaan
harus dicantumkan dalam RKA-K/L.
(6) Ketentuan mengenai mekanisme persetujuan kontrak
tahun jamak mengacu pada Peraturan Menteri
Keuangan mengenai kontrak tahun jamak.

Paragraf 14
Pengalokasian Anggaran untuk Pelaksanaan Kerjasama
Pemerintah dan Badan Usaha Melalui Pembayaran
Ketersediaan Layanan/Availability Payment

Pasal 46
(1) Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan kerjasama
Pemerintah dan badan usaha melalui pembayaran
ketersediaan layanan/availability payment
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j angka
5, hanya dapat dialokasikan untuk kegiatan/proyek
pembangunan infrastruktur yang telah disepakati oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko berdasarkan surat
konfirmasi final.
(2) Pengalokasian anggaran dengan skema kerjasama
Pemerintah dan badan usaha melalui pembayaran
ketersediaan layanan/availability payment berupa dana
pembayaran atas ketersediaan layanan dari
kegiatan/proyek pembangunan infrastruktur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan
setelah layanan tersebut tersedia dan dijalankan.