Page 55 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 41 -

j. data dukung.

Pasal 50
(1) Dalam rangka penyusunan RBA, pemimpin Satker BLU
dapat menetapkan Standar Biaya yang memenuhi
kriteria sebagai berikut:
a. untuk kegiatan yang sumber dananya berasal dari
PNBP Satker BLU;
b. dapat menjadi bagian dari komponen biaya tarif
layanan; dan
c. mempertimbangkan harga pasar.
(2) Penggunaan Standar Biaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dikecualikan untuk satuan biaya berupa:
a. satuan biaya yang menambah penghasilan
dan/atau fasilitas di luar komponen remunerasi
bagi dewan pengawas, pejabat pengelola, dan
pegawai Satker BLU;
b. satuan biaya yang menambah penghasilan
dan/atau fasilitas bagi ASN yang melaksanakan
tugas tambahan pada Satker BLU; dan
c. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri dan
luar negeri.
(3) Penggunaan satuan biaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dan huruf b, harus mendapat
persetujuan Menteri Keuangan dengan kriteria sebagai
berikut:
a. penghasilan tambahan bagi ASN, dewan
pengawas, pejabat pengelola, dan pegawai Satker
BLU yang melaksanakan tugas tambahan
berdasarkan amanat dari Undang-
Undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan
Presiden; dan/atau
b. fasilitas tambahan bagi ASN, dewan pengawas,
pejabat pengelola, dan pegawai Satker BLU,
berdasarkan amanat dari Undang-
Undang/Peraturan Pemerintah/ Peraturan
Presiden.

Paragraf 3
SBK

Pasal 51
(1) SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1)
huruf b, terdiri atas:
a. SBKU; dan
b. SBKK.
(2) Penggunaan SBK bersifat batas tertinggi yang tidak
dapat dilampaui.
(3) Dalam hal Kementerian/Lembaga membutuhkan
besaran biaya yang melampaui besaran SBK yang telah
ditetapkan Menteri Keuangan, harus mendapat
persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Anggaran.
(4) Pelampauan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), dapat disetujui dengan mempertimbangkan:
a. harga pasar;