Page 59 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 45 -

(2) Penyusunan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), memperhatikan rancangan RKA-K/L
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
(3) RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disusun sesuai dengan muatan dalam format RKA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan rincian
alokasi berdasarkan:
a. Angka Dasar; dan
b. Kegiatan/Keluaran baru.
(4) Dalam hal terdapat perubahan Angka Dasar dan/atau
usulan Kegiatan/Keluaran baru yang termuat dalam
RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka
pengalokasian anggarannya harus dilengkapi dengan
dokumen pendukung antara lain berupa kerangka
acuan kerja, rincian anggaran biaya, dan dokumen
terkait lainnya.
(5) Penyusunan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), disertai Prakiraan Maju 3 (tiga) tahun ke depan
yang mengacu pada KAJM.
(6) Penyusunan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), juga mempertimbangkan rencana kebutuhan
barang milik negara hasil penelaahan dalam hal usulan
anggaran berkaitan dengan pengadaan barang milik
negara yang menjadi objek perencanaan kebutuhan
barang milik negara dan/atau pemeliharaan barang
milik negara sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan mengenai perencanaan kebutuhan barang
milik negara dan/atau pemeliharaan barang milik
negara.
(7) Pedoman umum, tata cara mengenai penyusunan RKA-
K/L, dan standardisasi penggunaan KRO tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(8) Perubahan atas standardisasi penggunaan KRO
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini, dapat ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur
Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan.

Bagian Ketiga
Penelitian dan Reviu RKA-K/L

Pasal 59
(1) Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan
penganggaran Kementerian/Lembaga, terhadap RKA-
K/L yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 dilakukan penelitian dan reviu dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. penelitian RKA-K/L dilakukan oleh Sekretariat
Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro
Perencanaan/Unit Perencanaan
Kementerian/Lembaga; dan
b. reviu RKA-K/L dilakukan oleh APIP K/L.