Page 54 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 40 -

b. satuan harga yang ditetapkan oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga/instansi teknis yang
berwenang.
(2) Penggunaan satuan biaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dikecualikan terhadap satuan biaya yang
menambah penghasilan dan/atau fasilitas bagi pejabat
negara, prajurit TNI/anggota POLRI, ASN dan Non-ASN
yang dipekerjakan untuk melaksanakan tugas rutin
Kementerian/Lembaga.
(3) Penggunaan satuan biaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat
persetujuan Menteri Keuangan.
(4) Satuan biaya yang menambah penghasilan dan/atau
fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara
lain untuk:
a. honorarium bagi pejabat negara, prajurit
TNI/anggota POLRI, ASN atas pelaksanaan tugas
tertentu yang membutuhkan upaya yang lebih
besar;
b. honorarium bagi Non-ASN yang ditugaskan atas
amanat Undang-Undang/Peraturan
Pemerintah/Peraturan Presiden dan yang hak
keuangannya belum diatur; dan/atau
c. fasilitas tambahan bagi pejabat negara, prajurit
TNI/anggota POLRI, ASN, dan non-ASN, yang
diamanatkan dalam Undang-Undang/Peraturan
Pemerintah/Peraturan Presiden.
(5) Honorarium bagi pejabat negara, prajurit TNI/anggota
POLRI, ASN atas pelaksanaan tugas tertentu yang
membutuhkan upaya yang lebih besar sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a, paling lama selama 3
(tiga) tahun.
(6) Dalam hal honorarium sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), telah berlaku selama 3 (tiga) tahun berturut-
turut, Kementerian/Lembaga melakukan evaluasi
terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tugas
tertentu tersebut untuk dipertimbangkan menjadi
tugas dan fungsi suatu unit organisasi.
(7) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
diusulkan Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat
yang berwenang atas nama Menteri/Pimpinan Lembaga
kepada Menteri Keuangan.
(8) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disertai
kajian yang memuat:
a. latar belakang;
b. dasar hukum;
c. relevansi satuan biaya dengan keluaran yang ingin
dicapai;
d. waktu penerapan satuan biaya;
e. kepada siapa satuan biaya diterapkan;
f. alasan diperlukan satuan biaya;
g. dasar perhitungan atau justifikasi besaran satuan
biaya;
h. dampak anggaran atas penerapan satuan biaya;
i. kesimpulan; dan