Page 49 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 35 -

a. tujuan penggunaan bantuan sosial yang menjadi
target Kinerja Kementerian/Lembaga;
b. pemberi bantuan sosial;
c. penerima bantuan sosial; dan
d. bentuk bantuan sosial yang disalurkan.
(2) Tujuan penggunaan bantuan sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. perlindungan sosial, yang bertujuan untuk
mencegah dan menangani risiko dari guncangan
kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok,
dan/atau masyarakat agar kelangsungan
hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar
minimal;
b. rehabilitasi sosial, yang bertujuan untuk
memulihkan dan mengembangkan kemampuan
seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar
dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara
wajar;
c. jaminan sosial, yang merupakan skema yang
melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar
dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang
layak;
d. pemberdayaan sosial, yang merupakan semua
upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga
negara yang mengalami masalah sosial
mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi
kebutuhan dasarnya;
e. penanggulangan kemiskinan, yang merupakan
kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan
terhadap orang, keluarga, kelompok, dan/atau
masyarakat yang tidak mempunyai atau
mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak
dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi
kemanusiaan; dan/atau
f. penanggulangan bencana, yang merupakan
serangkaian upaya yang meliputi penetapan
kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya
bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap
darurat, dan rehabilitasi.
(3) Pemberi bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, merupakan Kementerian/Lembaga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
(4) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, adalah perorangan, keluarga,
kelompok, masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau
yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai
akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik,
bencana, dan/atau fenomena alam agar dapat
memenuhi kebutuhan hidup minimum.
(5) Bentuk bantuan sosial yang disalurkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
a. uang;
b. barang; dan/atau
c. jasa.
(6) Pemberian bantuan sosial dapat dilakukan melalui
lembaga nonpemerintah di bidang pendidikan,