Page 44 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
P. 44

- 30 -



                                                                Paragraf 9
                                         Pengalokasian Anggaran yang Diserahkan Menjadi
                                    Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara

                                                                 Pasal 32
                                   (1)  Pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi
                                         penyertaan  modal  negara  pada  Badan  Usaha  Milik
                                         Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i,
                                         merupakan          pengalokasian          anggaran         pada
                                         Kementerian/Lembaga  yang  akan  diperhitungkan
                                         sebagai  penyertaan  modal  negara  pada  Badan  Usaha
                                         Milik Negara.
                                   (2)  Ketentuan  mengenai  pengalokasian  anggaran  yang
                                         akan  diserahkan  menjadi  penyertaan  modal  negara
                                         pada  Badan  Usaha  Milik  Negara  sebagaimana
                                         dimaksud  pada  ayat  (1)  mengacu  pada  ketentuan
                                         peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan
                                         barang milik negara.

                                                                Paragraf 10
                                   Pengalokasian Anggaran untuk Pelaksanaan Dekonsentrasi
                                                Kepada GWPP dan Tugas Pembantuan

                                                                 Pasal 33
                                   Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan Dekonsentrasi
                                   Kepada  GWPP  dan  Tugas  Pembantuan  sebagaimana
                                   dimaksud  dalam  Pasal  14  huruf  j  angka  1,  dilaksanakan
                                   sesuai dengan:
                                   a.    ketentuan  peraturan  perundang-undangan  mengenai
                                         keuangan negara;
                                   b.    sinergi kebijakan fiskal nasional; dan
                                   c.    sinergi pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

                                                                 Pasal 34
                                   (1)  Pengalokasian          anggaran        untuk       pelaksanaan
                                         Dekonsentrasi  Kepada  GWPP  sebagaimana  dimaksud
                                         dalam  Pasal  33,  merupakan  alokasi  anggaran  yang
                                         diberikan kepada GWPP.
                                   (2)  Pengalokasian anggaran Dekonsentrasi Kepada GWPP
                                         sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk
                                         mendanai:
                                         a.   pembinaan  dan  pengawasan  umum  dan  teknis
                                              terhadap:
                                              1.    penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
                                                    menjadi             kewenangan                daerah
                                                    kabupaten/kota; dan
                                              2.    Tugas  Pembantuan  yang  dilaksanakan  oleh
                                                    daerah kabupaten/kota; dan
                                         b.   pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  GWPP  sesuai
                                              dengan       ketentuan        peraturan       perundang-
                                              undangan.
                                   (3)  Pembinaan  dan  pengawasan  umum  dan  teknis
                                         sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  a,
                                         dilakukan      sesuai     dengan      ketentuan      peraturan
                                         perundang-undangan  mengenai  Dekonsentrasi  dan
                                         Tugas Pembantuan.
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49