Page 41 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 27 -

b. PNBP BUN yang berasal dari pelaksanaan
kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN; atau
c. PNBP Satker BLU.
(2) Pengalokasian anggaran untuk Kegiatan yang
bersumber dari PNBP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mengacu pada:
a. ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai pengelolaan PNBP; dan
b. surat Menteri Keuangan mengenai persetujuan
penggunaan sebagian dana yang berasal dari
PNBP.

Pasal 24
(1) Pengalokasian anggaran yang bersumber dari PNBP
Satker BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pengelolaan keuangan BLU;
b. penyusunan informasi Kinerja Satker BLU
mengikuti ketentuan penyusunan informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
c. melampirkan RBA; dan
d. mencantumkan estimasi saldo awal dan
penetapan ambang batas pada kertas kerja RKA
Satker BLU.
(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran
untuk ditelaah bersama-sama dalam penelaahan RKA.
(3) Dalam penelaahan RBA sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Direktorat Jenderal Anggaran dapat
melibatkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 25
(1) Pengalokasian anggaran yang bersumber dari PNBP
Satker BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1) huruf c, khusus untuk Satker BLU yang
mengelola dana kerjasama pembangunan
internasional, dilakukan untuk pemberian hibah
kepada pemerintah asing/lembaga asing.
(2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikan pada sub BA BUN Hibah.

Paragraf 5
Penandaan Anggaran (Budget Tagging)

Pasal 26
Penandaan anggaran (budget tagging) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. penandaan anggaran (budget tagging) dilakukan pada
level RO sesuai dengan kategori yang telah ditentukan;
b. penandaan anggaran (budget tagging) dilakukan
berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan 3 (tiga)
pihak (trilateral meeting) antara Kementerian/Lembaga,
Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan