Page 42 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 28 -

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, pada saat penyusunan dan
penelaahan Renja K/L;
c. rekap penandaan anggaran (budget tagging) yang
dilakukan pada saat penyusunan dan penelaahan
Renja K/L, menjadi salah satu dokumen pendukung
dalam penyusunan RKA-K/L; dan
d. ketepatan penandaan anggaran (budget tagging) akan
dilakukan melalui penilaian kembali pada saat
penyusunan dan penelaahan RKA-K/L.

Paragraf 6
Penajaman Program, Kegiatan, dan Keluaran

Pasal 27
(1) Penajaman Program, Kegiatan, dan Keluaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, dapat
dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah penyusunan
Renja K/L berdasarkan kebutuhan.
(2) Penajaman Program, Kegiatan, dan Keluaran dapat
berupa:
a. penguatan relevansi antara Program, Kegiatan,
dan Keluaran dengan sasaran strategis dan
sasaran Program;
b. perbaikan/penyempurnaan rumusan indikator
Kinerja pada level Program, Kegiatan, dan
Keluaran; atau
c. penambahan usulan Program, Kegiatan, dan/atau
Keluaran baru sesuai dengan perkembangan
penelaahan anggaran.
(3) Ketentuan mengenai penajaman Program, Kegiatan,
dan Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN
setelah penyesuaian Indikasi Kebutuhan Dana BUN
berdasarkan kebutuhan.
(4) Hasil penajaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3), digunakan oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga sebagai acuan dalam penyusunan RKA-K/L
dan digunakan oleh PPA BUN sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-BUN.

Paragraf 7
Sinkronisasi antara Belanja Pemerintah Pusat dan TKD

Pasal 28
(1) Sinkronisasi terhadap belanja Pemerintah Pusat dan
TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g,
dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga paling
sedikit dengan TKD yang penggunaannya telah
ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) TKD yang penggunaannya telah ditentukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit
terhadap DAK Fisik.
(3) Belanja Kementerian/Lembaga yang disinkronisasi
dengan belanja TKD mencakup belanja Satker