Page 46 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 32 -

a. lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh daerah
provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota;
b. daerah memiliki perangkat daerah yang lingkup
tugas dan fungsinya sama dengan Urusan
Pemerintahan yang ditugaspembantuankan;
c. daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota
memiliki sarana dan prasarana serta personel
untuk menyelenggarakan Tugas Pembantuan;
d. tidak memerlukan biaya pendamping dari daerah;
e. memperhatikan karakteristik daerah;
f. bukan merupakan pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34; dan
g. bukan untuk Urusan Pemerintahan konkuren
yang menjadi kewenangan daerah.
(3) Dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan kepada
Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala daerah,
Menteri/Pimpinan Lembaga:
a. memberitahukan indikasi program dan kegiatan
yang akan ditugaskan untuk tahun anggaran
berikutnya kepada Gubernur/Bupati/Walikota
selaku kepala daerah, paling lambat pertengahan
bulan Juni dan/atau setelah ditetapkannya pagu
anggaran;
b. melakukan koordinasi penyusunan RKA Satker
sebagai bagian penyusunan RKA-K/L;
c. menetapkan Peraturan Menteri/Pimpinan
Lembaga, paling sedikit mengatur mengenai:
1. program dan kegiatan yang akan ditugaskan
sebagai dasar penugasan bagi
Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala
daerah; dan
2. mekanisme pelaporan dan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan
program dan kegiatan yang ditugaskan,
paling lambat bulan Desember sebelum tahun
pelaksanaan Tugas Pembantuan; dan
d. menyampaikan Peraturan Menteri/Pimpinan
Lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf c
kepada daerah penerima dana Tugas Pembantuan,
dengan tembusan kepada Menteri Keuangan,
Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 36
(1) Barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan
Dekonsentrasi Kepada GWPP dan Tugas Pembantuan
merupakan barang milik negara dan dikelola serta
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan
barang milik negara.
(2) Barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan sebagai penunjang penyelenggaraan
Dekonsentrasi Kepada GWPP dan Tugas Pembantuan.