Page 48 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
P. 48
- 34 -
(2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diberikan dalam bentuk:
a. uang;
b. barang; dan/atau
c. jasa.
(3) Bantuan Pemerintah, diberikan kepada:
a. perseorangan non-Pegawai ASN/prajurit TNI/
anggota POLRI, kecuali diatur tersendiri dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. kelompok masyarakat; dan/atau
c. Lembaga pemerintah/nonpemerintah.
(4) Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan Bantuan
Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan akun
peruntukannya.
(5) Pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah berupa
barang yang akan diserahkan kepada masyarakat atau
Pemerintah Daerah dan berbasis proposal, dilengkapi
dengan surat pernyataan pejabat eselon I yang
menyatakan bahwa alokasi tersebut telah berdasarkan
proposal yang diterima.
Paragraf 12
Pengalokasian Anggaran untuk Pelaksanaan Belanja
Bantuan Sosial
Pasal 41
Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan Belanja
Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf j angka 3, diberikan kepada masyarakat miskin atau
tidak mampu, untuk melindungi masyarakat dari
kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan
kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat.
Pasal 42
(1) Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial dilakukan oleh
Kementerian/Lembaga yang berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan mempunyai tugas dan
fungsi melaksanakan program perlindungan sosial,
rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan
sosial, penanggulangan kemiskinan dan pelayanan
dasar, dan penanggulangan bencana.
(2) Besaran alokasi Belanja Bantuan Sosial ditentukan
berdasarkan target/sasaran dan besaran bantuan per
target/sasaran.
(3) Biaya penyaluran bantuan sosial dialokasikan secara
efektif dan efisien dengan mempertimbangkan:
a. besaran alokasi Belanja Bantuan Sosial;
b. jangka waktu penyaluran;
c. jumlah penerima bantuan sosial; dan
d. sebaran wilayah penerima bantuan sosial.
Pasal 43
(1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial disusun oleh
Kementerian/Lembaga dengan memperhatikan:
