Page 53 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 39 -

Paragraf 2
SBM

Pasal 48
(1) SBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1)
huruf a, berlaku untuk:
a. beberapa/seluruh Kementerian/Lembaga; atau
b. 1 (satu) Kementerian/Lembaga.
(2) SBM yang berlaku untuk 1 (satu)
Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, dapat ditetapkan oleh Menteri
Keuangan atas usulan Menteri/Pimpinan Lembaga
atau pejabat yang berwenang atas nama
Menteri/Pimpinan Lembaga, dengan
mempertimbangkan:
a. tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik
tertentu;
b. adanya kekhususan satuan biaya yang dimiliki
oleh Kementerian/Lembaga;
c. pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di daerah
terpencil, daerah perbatasan, dan pulau terluar;
dan/atau
d. penyelenggaraan kegiatan perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri.
(3) SBM meliputi:
a. satuan biaya honorarium;
b. satuan biaya fasilitas;
c. satuan biaya perjalanan dinas;
d. satuan biaya pemeliharaan;
e. satuan biaya barang dan jasa; dan
f. satuan biaya bantuan.
(4) Penggunaan SBM bersifat:
a. batas tertinggi; atau
b. dapat dilampaui.
(5) Sifat batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf a, merupakan besaran biaya yang tidak dapat
dilampaui.
(6) Sifat dapat dilampaui sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf b, dapat dilakukan dalam pelaksanaan
anggaran dengan mempertimbangkan:
a. harga pasar; dan
b. prinsip ekonomis, efisien, dan efektif.
(7) SBM disusun dengan menggunakan pendekatan:
a. evaluasi pekerjaan dengan faktor poin (job
evaluation point factor);
b. biaya penggantian (replacement cost);
c. pembandingan (benchmarking);
d. penghitungan lembur (overtime payment);
e. survei; dan/atau
f. pendekatan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 49
(1) Satuan biaya selain yang diatur dalam SBM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dapat
menggunakan:
a. harga pasar; dan