Page 37 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 23 -

3. operasional dan pemeliharaan sarana dan
prasarana teknologi informasi dan
komunikasi;
b. penyediaan dana untuk pelaksanaan pelayanan
publik;
c. kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan yang
anggarannya bersumber dari pinjaman dan/atau
Hibah;
d. kebutuhan anggaran untuk Kegiatan atau
Keluaran berlanjut, penyelesaian pekerjaan tahun
sebelumnya, dan penyelesaian kewajiban kepada
pihak ketiga;
e. penyediaan dana untuk penyelesaian Tunggakan;
dan/atau
f. penyediaan dana untuk program prioritas
nasional/kegiatan prioritas/proyek
prioritas/major project.
(2) Penyediaan dana untuk penyelesaian Tunggakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
dilaksanakan dengan ketentuan:
a. untuk jumlah Tunggakan per tagihan dengan nilai
sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah), harus dilampiri surat pernyataan dari
KPA;
b. untuk jumlah Tunggakan per tagihan di atas
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai
dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah),
harus dilampiri hasil reviu dari APIP K/L;
dan/atau
c. untuk jumlah Tunggakan per tagihan di atas
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), harus
dilampiri hasil audit dari Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan.
(3) Dalam hal Tunggakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sudah dilakukan audit oleh pihak pemeriksa
yang berwenang, hasil audit dari pihak pemeriksa yang
berwenang tersebut digunakan sebagai dokumen
pendukung pengganti surat pernyataan dari KPA atau
pengganti hasil reviu dari APIP K/L atau audit Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 17
(1) Pembatasan alokasi untuk belanja tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, paling
sedikit untuk:
a. pembatasan proporsi pagu akun tertentu dan
proporsi komponen utama/pendukung sesuai
kebijakan Menteri Keuangan; dan/atau
b. pembatasan kegiatan tertentu, antara lain:
1. penyelenggaraan rapat, seminar, lokakarya,
dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar
kantor;
2. pembangunan gedung baru yang sifatnya
tidak langsung menunjang pelaksanaan tugas
dan fungsi Satker;
3. pengadaan kendaraan bermotor;