Page 39 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 25 -

Pasal 19
(1) Pengalokasian anggaran untuk kegiatan/proyek yang
bersumber dari PLN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 huruf a, mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai tata cara pengadaan
pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah.
(2) Kegiatan/proyek yang bersumber dari PLN dilakukan
berdasarkan perjanjian PLN yang:
a. telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia
dengan lender (on-going);
b. direncanakan akan dinegosiasikan pada tahun
berjalan; atau
c. belum ditandatangani dan/atau belum dapat
dipastikan akan ditandatangani sebelum tahun
berjalan yang direncanakan dimulai (pipe line),
dalam rangka penanggulangan bencana alam.
(3) Dalam rangka pengalokasian anggaran untuk
kegiatan/proyek yang bersumber dari PLN,
Kementerian/Lembaga mengalokasikan RMP dan local
cost sesuai ketentuan yang termuat dalam naskah
perjanjian PLN, minutes of negotiation, atau dokumen
perencanaan pinjaman lainnya.
(4) Pengalokasian anggaran untuk kegiatan/proyek yang
bersumber dari PLN dan pengalokasian RMP
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti
ketentuan sebagai berikut:
a. mencantumkan akun belanja atas transaksi
berdasarkan naskah perjanjian PLN sesuai dengan
kategori pembiayaan yang diperbolehkan oleh
lender;
b. mencantumkan kode kantor bayar sebagai
berikut:
1. kode KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah (140)
untuk transaksi PLN dalam valuta asing dan
tata cara penarikannya menggunakan
mekanisme pembayaran langsung (direct
payment) dan letter of credit; dan/atau
2. kode KPPN sesuai dengan lokasi kegiatan
dimana proyek yang bersumber dari PLN
dilaksanakan dan tata cara penarikannya
menggunakan mekanisme rekening khusus;
c. mencantumkan sumber dana sesuai dengan
naskah perjanjian PLN;
d. mencantumkan tata cara penarikan PLN sesuai
dengan naskah perjanjian PLN atau dokumen lain
yang telah disetujui oleh lender;
e. mencantumkan kode register PLN yang diterbitkan
oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan
dan Risiko;
f. mencantumkan persentase/porsi pembiayaan
yang dibiayai oleh lender sesuai dengan naskah
perjanjian PLN atau dokumen lain yang telah
disetujui oleh lender; dan
g. mencantumkan cara menghitung besaran porsi
PLN yang dibiayai oleh lender dengan mengacu
pada buku petunjuk pengadaan barang jasa