Page 36 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 22 -

5. kerjasama Pemerintah dan badan usaha melalui
pembayaran ketersediaan layanan/availability
payment; dan
k. Standar Biaya.

Paragraf 2
Prinsip Belanja Berkualitas

Pasal 15
(1) Prinsip Belanja Berkualitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
a. efisiensi;
b. efektivitas;
c. prioritas;
d. transparansi; dan
e. akuntabilitas.
(2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, dilakukan dengan memastikan pengalokasian
anggaran untuk menghasilkan Keluaran yang
direncanakan dengan mengacu pada ketentuan terkait
Standar Biaya.
(3) Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dilakukan dengan memperhatikan ketepatan
dan relevansi antara Keluaran yang dihasilkan dengan
sasaran Program dan sasaran strategis.
(4) Prinsip prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional.
(5) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d, dilakukan dengan menyediakan informasi
yang dibutuhkan dalam proses penyusunan anggaran
kepada pihak yang terkait sesuai dengan
kewenangannya dan menyediakan ringkasan informasi
bagi publik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(6) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e, dilakukan dengan memastikan alokasi
anggaran yang dituangkan dalam RKA memenuhi
semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan
dapat dipertanggungjawabkan sesuai kewenangannya.

Paragraf 3
Pemenuhan Alokasi Dasar dan Pembatasan Alokasi untuk
Belanja Tertentu

Pasal 16
(1) Pemenuhan alokasi dasar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 huruf b, paling sedikit untuk:
a. kebutuhan anggaran untuk biaya operasional
Satker yang mendasar, yaitu:
1. pembayaran gaji dan tunjangan;
2. operasional dan pemeliharaan kantor; dan