Page 31 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
P. 31

- 17 -



                                         e.   pembiayaan lainnya.
                                   (4)  Kodefikasi segmen akun untuk Klasifikasi Pembiayaan
                                         menggunakan  kodefikasi  segmen  akun  yang  diatur
                                         dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  mengenai  bagan
                                         akun standar.

                                                                  Pasal 4
                                   (1)  Menteri/Pimpinan  Lembaga  selaku  PA  dan  Menteri
                                         Keuangan selaku PA BUN menyusun RKA atas Bagian
                                         Anggaran yang dikuasainya.
                                   (2)  Dalam       rangka     penyusunan        RKA-BUN,        Menteri
                                         Keuangan selaku PA BUN menetapkan unit organisasi
                                         di lingkungan Kementerian Keuangan selaku PPA BUN.
                                   (3)  Penyusunan  RKA  berdasarkan  Klasifikasi  Organisasi
                                         sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a,
                                         dilakukan          secara         hierarki        berdasarkan
                                         pengelompokkan         struktur     pengelolaan       anggaran
                                         menurut Bagian Anggaran dan Satker.

                                                                  Pasal 5
                                   (1)  Bagian Anggaran diberikan kepada:
                                         a.   Kementerian  yang  dibentuk  berdasarkan  amanat
                                              Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah,  atau
                                              Peraturan Presiden; dan
                                         b.   Lembaga  yang  dibentuk  berdasarkan  amanat
                                              Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah,  atau
                                              Peraturan  Presiden,  yang  memenuhi  persyaratan
                                              sebagai berikut:
                                              1.    Pimpinan Lembaga bertanggung jawab secara
                                                    langsung kepada Presiden;
                                              2.    memiliki  entitas/unit  yang  melaksanakan
                                                    fungsi         perencanaan,           pelaksanaan,
                                                    pengawasan, pelaporan, dan akuntansi dalam
                                                    struktur  organisasi  yang  ditetapkan  oleh
                                                    Kementerian         Pendayagunaan          Aparatur
                                                    Negara dan Reformasi Birokrasi;
                                              3.    bukan lembaga ad hoc;
                                              4.    Pimpinan Lembaga/Sekretaris Lembaga telah
                                                    ditetapkan sebagai PA yang mendapat kuasa
                                                    dari  Presiden  untuk  mengelola  keuangan
                                                    negara  dari  Lembaga  yang  dipimpinnya,
                                                    minimal selama 2 (dua) tahun; dan
                                              5.    mendapatkan  rekomendasi  persetujuan  dari
                                                    Direktorat Anggaran Bidang.
                                   (2)  Rekomendasi  persetujuan  dari  Direktorat  Anggaran
                                         Bidang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf b
                                         angka 5, diberikan berdasarkan analisis atas:
                                         a.   pemenuhan  ketentuan  sebagaimana  diatur  pada
                                              ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 4;
                                         b.   efisiensi alokasi anggaran yang dikelola;
                                         c.   capaian  Kinerja  anggaran  unit  organisasi  dalam
                                              jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir memiliki nilai
                                              sangat baik; dan
                                         d.   rancangan informasi Kinerja yang diusulkan.
                                   (3)  Berdasarkan  hasil  analisis  sebagaimana  dimaksud
                                         pada  ayat  (2),  Direktur  Anggaran  Bidang  atas  nama
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36