Page 30 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 16 -

Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM
sebagai pertanggungjawaban UP yang membebani
DIPA.
135. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan
yang selanjutnya disingkat SPM-TUP adalah dokumen
yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan TUP.
136. Surat Perintah Membayar Pertanggungjawaban
Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPM-PTUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
PPSPM sebagai pertanggungjawaban atas TUP yang
membebani DIPA.

BAB II
PENDEKATAN PENYUSUNAN RKA

Bagian Kesatu
Pedoman Pendekatan Penyusunan RKA, Klasifikasi
Anggaran, Bagian Anggaran, Satker, dan Struktur
Anggaran

Pasal 2
(1) Penyusunan RKA harus menggunakan pendekatan:
a. kerangka pengeluaran jangka menengah;
b. penganggaran terpadu; dan
c. penganggaran berbasis Kinerja.
(2) RKA disusun secara sistematis dan dirinci menurut
klasifikasi anggaran.
(3) Penyusunan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menggunakan instrumen:
a. indikator Kinerja;
b. Standar Biaya; dan
c. evaluasi Kinerja.
(4) Dalam hal RKA-BUN disusun berdasarkan kebutuhan
dan karakteristik BA BUN, penyusunan RKA-BUN
dapat menggunakan pendekatan dan instrumen yang
dikecualikan dari pendekatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan instrumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).

Pasal 3
(1) Klasifikasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2), merupakan pengelompokkan anggaran
Belanja Negara untuk penyusunan dan penyajian
informasi APBN yang meliputi:
a. Klasifikasi Organisasi;
b. Klasifikasi Fungsi; dan
c. Klasifikasi Jenis Belanja.
(2) Selain klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penyusunan RKA-BUN dapat menggunakan Klasifikasi
Pembiayaan.
(3) Klasifikasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi:
a. pembiayaan utang;
b. pembiayaan investasi;
c. Pemberian Pinjaman;
d. kewajiban penjaminan; dan/atau