Page 25 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 11 -

BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN
yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang
berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan
dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah Pusat
dan TKD tahunan yang disusun oleh KPA BUN.
83. Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara
Umum Negara yang selanjutnya disebut Pemimpin PPA
BUN adalah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian
Keuangan yang bertanggung jawab atas program BA
BUN dan bertindak untuk menandatangani daftar isian
pelaksanaan anggaran BUN.
84. Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat
DHP RKA-BUN adalah dokumen hasil penelaahan RKA-
BUN yang memuat alokasi anggaran menurut unit
organisasi, fungsi, dan Program yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Anggaran atau pejabat yang ditunjuk
oleh Direktur Jenderal Anggaran.
85. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum
Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah
dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh
KPA BUN.
86. Tunggakan adalah tagihan atas pekerjaan/penugasan
yang telah diselesaikan dan telah tersedia alokasi
anggarannya tetapi belum dibayarkan sampai dengan
berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
87. Surat Penetapan Pergeseran Anggaran Belanja
Antarsubbagian Anggaran pada Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat
SPP BA BUN adalah dokumen alokasi anggaran yang
ditetapkan dalam rangka pergeseran anggaran belanja
antarsubbagian anggaran pada BA BUN untuk suatu
kegiatan.
88. Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran
yang selanjutnya disingkat SP SABA adalah dokumen
alokasi anggaran yang ditetapkan untuk suatu
kegiatan, yang dilakukan pergeseran anggaran
belanjanya dari BA BUN Belanja Lainnya ke BA K/L.
89. Mitra Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum
Negara yang selanjutnya disebut Mitra PPA BUN adalah
Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum,
Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara selaku unit eselon II di
lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran yang
bertugas sebagai mitra penganggaran PPA BUN.
90. Penyesuaian Belanja Negara adalah melakukan
pengutamaan penggunaan anggaran yang disesuaikan
secara otomatis (automatic adjustment), realokasi
anggaran, pemotongan anggaran belanja negara,
dan/atau pergeseran anggaran antar-Program.
91. Revisi Anggaran adalah perubahan RKA berupa
penyesuaian rincian anggaran dan/atau informasi
Kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-
Undang mengenai APBN, termasuk revisi atas DIPA
yang telah disahkan pada tahun anggaran berkenaan.